TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan bidang kehormatan partai segera memanggil Effendi Simbolon untuk menjelaskan pernyataan pribadinya yang memberi sinyal mendukung Prabowo Subianto dalam acara Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) 2023.

Menurut Hasto semua kader PDIP harus satu arah mendukung bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo. "Seluruh kader PDI Perjuangan, setelah 21 April ketika keputusan sudah diambil oleh Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarnoputri, semua harus satu arah, mendukung Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto saat jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan, Jakarta, Sabtu, 9 Juli 2023.

Effendi Simbolon dalam acara rapat kerja nasional perkumpulan orang-orang Batak bermarga Simbolon (PSBI), organisasi yang dia pimpin sejak 2007 menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu merupakan sosok yang pantas memimpin Indonesia ke depan menggantikan Joko Widodo.

“Saya pernah menyampaikan, saya melihat seyogianya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo-Prabowo yang setara. Jadi, kelasnya itu sama. Kalau ada 3, ada 4 ya sekelas Prabowo sehingga kita memang mampu berkompetisi di dunia internasional, yang mampu merajut keharmonian dari Aceh hingga Papua,” kata Effendi Simbolon pada sela-sela acara Rakernas PSBI di Jakarta, Jumat, 7 Juli 2023.

Menurut dia Prabowo punya karakter dan kemampuan yang dapat memimpin Indonesia. “Saya secara jujur berharap Indonesia dinakhodai oleh pemimpin yang punya kehandalan, otherwise kita menjadi porak-poranda. Negara, yang tadi disampaikan Pak Prabowo, begitu besarnya aset bangsa, aset negara, aktiva negara, tetapi kita kemudian tidak mampu mengoptimalkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tadi saya kira kita bisa membacalah, secara jujur, secara objektif, saya melihat itu ada di Pak Prabowo,” kata politikus kelahiran 1 Desember 1964 itu.

Walaupun demikian, Effendi menegaskan posisinya sebagai kader PDI Perjuangan tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP. “Ya saya kader partai, tetapi sekaligus saya punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab politik,” kata dia.

Usulkan Panggil Paksa Prabowo

Sikap melawan arus Effendy Simbolon sebenarnya tak hanya kali ini saja. Sebagai anggota Komisi I DPR, ia bahkan pernah mengusulkan agar Prabowo dipanggil paksa dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.Kala itu Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadira Menhan Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR pada Senin siang, 31 Mei 2021.

Sebab, salah satu agendanya membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024. "Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas," kata Effendi di kompleks DPR, Jakarta

Effendi mengkritik alasan Menhan dan Panglima TNI yang memilih rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo namun tidak hadir dalam rapat Komisi Pertahanan. Ia mengaku heran mengapa Menhan tidak bisa izin kepada Presiden Jokowi agar bisa hadir dalam rapat di DPR.

Menurut Effendi, Menhan sebagai pengguna anggaran (PA) seharusnya hadir dalam rapat tersebut sehingga tidak bisa diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan. "Kalau yang PA dalam hal ini Menhan, sifat rapatnya adalah raker. Namun, kalau yang diwakilkan, rapatnya bukan raker," kata Effendi.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai kehadiran Menhan sangat penting karena Komisi I akan mengambil keputusan politik terkait dengan isu pertahanan yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Effendi bahkan sampai mengusulkan pemanggilan paksa jika Prabowo tidak juga hadir pada rapat kerja yang telah dijadwalkan pada Rabu lusa, 2 Juni 2021.

"Apa perlu kami panggil paksa. Kami memang punya ketentuan memanggil paksa, DPR bisa panggil paksa. Kami hampir setahun tidak bertemu dengan Menhan di sini," kata dia.

Setelah pernyataan Effendy, Menhan Prabowo dan Panglima Hadi Tjahjanto akhirnya hadir dalam RDP Komisi I di hari berikutnya.

Sebut TNI Seperti Gerombolan Ormas

Effendy Simbolon juga pernah membuat ‘gaduh’ lantaran ucapannya mengenai organisasi TNI seperti gerombolan organisasi kemasyarakatan (ormas). Setelah pernyataannya tersebut direspon keras oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan jajaran prajurit, Effendy mengaku langsung mengirim pesan permohonan maaf ke Panglima TNI Andika Perkasa.

Menurut Effendi, Andika langsung merespon permintaan maaf itu dan menyatakan tak ada masalah. "Panglima menyampaikan tidak jadi masalah. Jadi clear, silakan teman-teman menanyakan langsung, lebih elok kalau yang bersangkutan menyampaikannya," ujar Effendi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu, 14 September 2022.

Effendi mengatakan, dirinya juga mengirim pesan yang sama ke KSAD Dudung namun tidak ditanggapi oleh Dudung. Ia berencana menemui langsung Dudung untuk meminta maaf.

"Pak Dudung belum direspons, saya sudah minta waktu saya akan hadir sendiri, saya bertanggungjawab apa yang saya sampaikan saya bertanggungjawab apa yang menjadi sikap, apa yang saya sampaikan," kata Effendi.

Sebelumnya dalam RDP Komisi I dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran KSAD di rapat tersebut. Effendi kemudian mengatakan bahwa ada disharmoni hubungan antara Andika dengan Dudung. Dia bahkan mengatakan sikap TNI melebihi ormas. "Jadi tidak ada kepatuhan," kata Effendi.

JULNIS FIRMANSYAH | IMA DINI SHAFIRA| ANTARA

Pilihan Editor: Prabowo Subianto Curhat 2 Kali Kalah Pilpres: Apa Mau Kita Dongkol Terus?