TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai Komisaris Jenderal Agus Andrianto sosok kuat yang memiliki jaringan yang mengakar di internal dan eksternal Polri.

Namun Bambang mengatakan sosok mantan Kabareskrim tersebut bukan tanpa kelemahan. Sebab, Agus seringkali kontroversial, mulai dari kasus tambang ilegal Ismail Bolong hingga tidak disiplin melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Sayangnya sampai sekarang belum ada klarifikasi resmi terkait isu-isu tersebut,” kata Bambang kepada Tempo, Ahad, 2 Juli 2023.

Potensi matahari kembar

Oleh karena itu, lanjut Bambang, hal ini akan menjadi salah satu beban bagi duet Kapolri-Wakapolri nantinya. Bambang menilai senioritas Agus diyakini menjadi pertimbangan kenapa diangkat menjadi Wakil Kapolri.

“Hanya saja dengan kelebihan dan kemampuan Pak Agus itu, potensi akan menjadi matahari kembar di tubuh Polri akan semakin besar,” ujarnya.

Ia mengatakan Kapolri Sigit pasti telah mempertimbangkan potensi tersebut sebelumnya. Namun diduga ada desakan dari eksternal sangat kuat sehingga mau tak mau Agus Andrianto diputuskan menjadi Wakapolri.

Menurut Bambang, diangkatnya Agus juga untuk kepentingan pihak eksternal untuk menjaga kebijakan internal Polri, seperti promosi maupun penempatan kader-kader berikutnya. Bambang menilai penempatan kader-kader dari gerbong yang sama ini sangat penting untuk mengamankan kepentingan pihak-pihak tersebut ke depan.

Bambang menuturkan salah satu tanggung jawab Komjen Agus Andrianto sebagai Wakapolri adalah melakukan konsolidasi internal. Namun ia masih menerka mau diarahkan ke mana konsolidasi internal ini nantinya.

“Tetap mempertahankan status quo atau lebih progresif?” ujarnya.

Selanjutnya: Sempat diterpa isu kontroversial
<!--more-->

Pasalnya, lanjut Bambang, rekam jejak Agus Andrianto yang kerap diterpa isu kontroversial, misapnya dalam kasus mafia tambang Ismail Bolong, konsorsium 303, atau LHKPN, sampai sekarang belum pernah diklarifikasi secara resmi dan tuntas.

“Tentunya ini juga akan menjadi beban yang tidak ringan untuk membuat perubahan,” kata dia.

Selain itu, Bambang juga melihat penunjukkan Agus sebagai Wakapolri juga dinilai agar tidak ada kubu pro status quo yang lain. Artinya, cukup satu faksi saja yang dominan.

“Problemnya apakah faksi tersebut pro status quo atau progresif?” kata Bambang.

Apabila faksi dominan tersebut sama-sama pro status quo, kata Bambang, maka kecil harapan bagi perubahan menuju Polri yang lebih baik untuk kepentingan rakyat yang lebih luas sesuai harapan reformasi 98.

Bambang menilai sulit menggerakkan reformasi Polri dari internal. Menurut Bambang, kepemimpinan Presiden sebagai kepala negara harus mengambil langkah untuk perubahan Polri menuju lebih baik.

“Tantangan masa depan yang sangat jauh berbeda dengan saat UU kepolisian diterbitkan pada 2002 harusnya sudah diantisipasi sejak sekarang,” ujar Bambang.

Pilihan Editor: Sertijab Wakapolri Komjen Agus Andrianto Digelar 3 Juli