TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Erman Safar buka suara soal tudingan warganya bahwa dia menyebarkan berita bohong alias hoaks soal kejadian hubungan seksual sedarah alias inses. Erman menyatakan bahwa ucapannya soal inses itu merupakan hasil pengakuan seorang pemuda yang dia temui.

Erman menyatakan ucapannya tersebut bermula dari informasi yang dia peroleh dari sebuah lembaga. Erman tak mengungkap nama lembaga tersebut, namun memastikan bahwa lembaga itu telah memiliki izin dari Kementerian Sosial.

Informasi tersebut, menurut Erman, menyatakan adanya seorang pemuda berusia 28 tahun yang sedang direhabilitasi. Politikus Partai Gerindra tersebut pun menyatakan mengunjungi si pemuda.

"Dalam kunjungan itu sebelumnya sudah disampaikan oleh pengelola, diduga ada perbuatan salah satu anak di dalamnya itu melakukan hubungan dengan ibunya," kata Erman, Rabu, 28 Juni 2023.

Ia mengaku kaget dengan keterangan itu dan langsung menanyakan ke pemuda yang diketahui berinisial MA tersebut.

"Lalu saya tanya langsung kepada anak itu. Si anak menyampaikan hal yang sama, dan itu mengagetkan saya. Harusnya perbuatan itu tidak terjadi di tengah masyarakat kami. Itu sekitar tiga bulan lalu," kata Erman.

Erman sebut telah meminta agar masalah ini tak diberitakan

Berdasarkan pengakuan itulah, kemudian Erman menceritakan soal adanya kasus inses dalam acara sosialisasi pencegahan pernikahan dini di rumah dinasnya di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, pada Rabu, 21 Juni 2023. Menurut Erman, acara sosialisasi itu digelar secara terbatas dengan mengundang hanya untuk tujuh orang per kelurahan.

Selain masalah inses, Erman juga menyatakan menyampaikan sejumlah masalah lainnya seperti soal Lesbian, Gay, Biseks, dan Transgender (LGBT), korban pelecehan seksual anak dan bahaya narkoba.

"Saya sampaikan semua, lalu kemudian itu viral. Itu di luar sepengetahuan kami dan kami tidak pernah meminta wartawan dari awal kita mendapati perbuatan penyimpangan ini untuk tidak diberitakan," kata Erman.

Sebagai Wali Kota Bukittinggi, Erman mengaku penyampaian keadaan sosial yang mengkhawatirkan tersebut bertujuan untuk menjadi kewaspadaan sosial di tingkat masyarakat.

"Jadi kami mengajak partisipasi dari rakyat untuk bersama menanggulangi beberapa keadaan menyimpang di Bukittinggi " ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya juga telah menghubungi kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai hukum berlaku.

"Sampai sekarang kasus ini sedang dalam penyelidikan belum ada keterangan dari Polresta menyatakan bahwa ini hoaks dan ini bohong," sebutnya.

Selanjutnya, laporan terhadap Erman

<!--more-->

Sebelumnya pihak keluarga AM dan Tokoh Masyarakat Kurai V Jorong, Kota Bukittinggi melaporkan Erman ke Polresta Bukittinggi. Laporan tersebut dibuat setelah ucapan Erman soal inses tersebut tersebar luas di media sosial.

Mereka menilai Erman telah melakukan pencemaran nama baik dan pembohongan publik soal peristiwa inses tersebut. Kuasa hukum keluarga AM, Ade Firman Djambek, menyatakan bahwa cerita yang diungkap oleh Erman tidak benar. Menurut dia, AM mengalami masalah mental sehingga keterangannya seharusnya tidak bisa dipercaya begitu saja.

"Jadi kenapa saya bilang tidak mendasar, karena anak yang bercerita kepada Walikota itu sedang menjalani proses rehabilitas, tentu dalam kondisi yang belum sadar. Sehingga keterangannya tidak dapat diambil," ujar Ade kepada Tempo, Selasa kemarin, 27 Juni 2023.

Ade menyatakan bahwa AM mengalami masalah mental karena kecanduan bermain game. AM, menurut dia, memiliki halusinasi tinggi bahkan sempat memukul ayahnya sendiri.

"Faktor inilah yang membuat keluarga mengantarkan anak tersebut ke LSM Solidaritas-Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Agam Solid," kata Ade.

Karena itu, dia menyatakan bahwa pernyataan Erman telah merugikan nama ibu AM. Dia pun menyatakan bahwa masyarakat Kurai V Jorong ikut merasa Erman telah mencemarkan nama baik mereka.

Ps. Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fetrizal menyatakan, telah menerima dua laporan terhadap Erman Safar itu. Akan tetapi, Fetrizal menyatakan pihaknya masih mengkaji kembali laporan tersebut apakah memenuhi unsur untuk masuk ranah pidana atau tidak.

"Saat ini kami sudah koordinasi dengan Polda Sumbar, laporan ini akan kami evaluasi dulu, sembari menunggu keputusan Kapolres Bukittinggi," ucapnya Selasa kemarin.

ANTARA| FACHRI HAMZAH