Sebagian Subkontraktor Proyek BTS Kominfo Terafiliasi dengan Johnny Plate Dkk

Rabu, 28 Juni 2023 12:44 WIB

Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate tiba untuk menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 27 Juni 2023. Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G. Plate, didakwa korupsi dengan menyelewengkan uang Rp 17 miliar dalam proyek menara BTS Bakti Kominfo dalam sidang perdana Plate diadili bersama mantan Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagian subkontraktor yang terlibat dalam proyek menara BTS Kominfo ternyata terafiliasi dengan pihak BAKTI atau Kementerian Kominfo. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Selasa, 27 Juni 2023, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan BTS 4G Paket 1,2,3,4 dan 5 dan infrastruktur pendukung, perusahaan konsorsium selaku penyedia mensubkontrakan sebagian besar pekerjaan utama kepada pihak lain.

“Subkon dilakukan tidak secara keseluruhan untuk suatu site tertentu atau end to end namun parsial per jenis kegiatan,” kata jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor, Rabu, 28 Juni 2023. Adapun pekerjaan yang disubkontrakkan adalah pekerjaan pengadaan material, pekerjaan logistik sampai ke site dan jasa implementasi (SITAC, CME, Instalasi, Provisioning, dan Integrasi).

Ada sebagian dari total ratusan subkontraktor yang terafiliasi dengan pihak BAKTI maupun Kementerian Kominfo, antara lain PT Sahabat Makna Sejati. PT Sahabat Makna Sejati menjadi subkontraktor di Paket 1, 2, 3,4, dan 5, dan merupakan perusahaan milik dari kakak Samuel Pangerapan. Samuel merupakan Direktur Jenderal Kementerian Kominfo.

Kemudian, PT Mangunjaya Eco Dinamic yang menjadi salah satu subkontraktor di Paket 4 dan 5. Adapun direkturnya adalah Lukas Hutagalung yang merupakan teman sekolah terdakwa Anang Achmad Latif dan Irwan Hermawan. Anang merupakan Direktur Utama BAKTI, sedangkan Irwan Hermawan adalah Komisaris PT Solitechmedia Sinergy.

Lalu, PT Rambinet Digital Network bertindak sebagai subkontraktor (suplier) penyediaan NMS VSAT (PRTG) paket 4 dan 5 dengan PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS). Direktur PT Rambinet Digital Network adalah Yohan Suryanto, salah satu terdakwa dan tenaga ahli dari Human Development Universitas Indonesia untuk proyek BAKTI.

Advertising
Advertising

Terakhir, PT Vata Daya Laksana dan PT Visitel merupakan perusahaan milik atau terafiliasi dengan anak-anak dari Muklis Muchtar. “Muklis Muchtar merupakan teman Johnny Plate,” kata jaksa.

Selain bertindak sebagai tenaga ahli yang menyusun Kajian Teknis Pendukung Lastmile Project 2021, Yohan yang juga pemilik PT Rambinet Digital Network, meminjamkan perusahaannya kepada Don Hendri sebagai subkontraktor dari konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) pada paket 4 dan paket 5 untuk pengadaan NMS VSAT berikut Sistem Integratornya senilai Rp 1.751.288.400. “Sehingga PT Rambinet Digital Network mendapat untung sebesar Rp 223.608.400,” ujar jaksa.

Adapun pembagian keuntungannya, yakni Yohan mendapat Rp 53.608.400 yang ada pada rekening PT Rambinet Digital Network dan dipegang oleh Yohan. Suntoro selaku Direktur PT Rambinet Digital Network sebesar Rp 10 juta, dan Don Hendri sebesar Rp 160 juta.

Selasa kemarin, 27 Juni 2023, Johnny Plate telah didakwa bersama dengan Anang Achmad Latif dan Yohan Suryanto dalam perkara korupsi BTS Kominfo. Jaksa penuntut umum mengatakan Plate bersama terdakwa lain merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp 8 triliun. Nilai ini diperoleh dari Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020-2022. Audit terhadap proyek BAKTI ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 6 April 2023.

Kejaksaan Agung mulai mengusut dugaan korupsi proyek menara BTS ini pada Juni 2022. Jaksa menduga nilai proyek yang digarap tiga konsorsium itu digelembungkan lantaran proyek tidak merujuk perkiraan harga barang di pasar. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 10,8 triliun untuk pembangunan 4.200 menara sepanjang 2021-2023. Namun baru ratusan menara BTS yang beroperasi.

Pilihan Editor: Kronologi Pemberian Jatah Rp 500 Juta per Bulan untuk Johnny Plate

Berita terkait

Ditanya Soal Teknologi 6G, Kominfo: Akses Internet Saat Ini Masih Baik

20 jam lalu

Ditanya Soal Teknologi 6G, Kominfo: Akses Internet Saat Ini Masih Baik

Kominfo soal akses internet yang masih baik dan soal pengembangan jaringan 6G di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Kominfo Klarifikasi Soal Perizinan dan Pemanfaatan Akses Internet Menggunakan Starlink

23 jam lalu

Kominfo Klarifikasi Soal Perizinan dan Pemanfaatan Akses Internet Menggunakan Starlink

Kominfo menyatakan Starlink sudah mendapatkan izin beroperasi di Indonesia. Tidak ada perbedaan khusus antara Starlink dengan ISP lainnya.

Baca Selengkapnya

Kominfo Buka Lowongan Kerja Pendamping UMKM, Usia 21-50 Tahun Bisa Ikut

3 hari lalu

Kominfo Buka Lowongan Kerja Pendamping UMKM, Usia 21-50 Tahun Bisa Ikut

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka lowongan kerja fasilitator dan koordinator untuk program UMKM Level Up 2024, pendaftaran buka sampai 18 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

3 hari lalu

Kolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo

Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

4 hari lalu

Sidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK

Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.

Baca Selengkapnya

Sejak Akhir 2023, OJK Blokir 5.000 Rekening yang Terlibat Judi Online

4 hari lalu

Sejak Akhir 2023, OJK Blokir 5.000 Rekening yang Terlibat Judi Online

OJK memblokir ribuan rekening yang berhubungan dengan judi online.

Baca Selengkapnya

Praktisi, Pakar, dan Peneliti Diminta Berkolaborasi Lahirkan Berbagai Inovasi di IDTH

5 hari lalu

Praktisi, Pakar, dan Peneliti Diminta Berkolaborasi Lahirkan Berbagai Inovasi di IDTH

Fasilitas IDTH tidak hanya berperan sebagai pusat pengujian tapi juga sebagai centre of excellence

Baca Selengkapnya

Presiden: Indonesia Digital Test House Sangat Diperlukan

10 hari lalu

Presiden: Indonesia Digital Test House Sangat Diperlukan

Jokowi memastikan perangkat-perangkat yang ada di BBPPT sudah sangat canggih.

Baca Selengkapnya

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

10 hari lalu

Polri Usulkan ke Kementerian Kominfo Blokir 2.862 Situs Diduga Tawarkan Judi Online

Polisi telah menangkap 142 tersangka dari 115 kasus judi online dalam rentang pada periode 23 April hingga 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

11 hari lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya