TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan bahwa pengobatan pasien Covid-19 dan biaya vaksinasi masih menjadi tanggungan pemerintah.

"Saat ini vaksinasi dan penanganan atau pengobatan pasien Covid-19 masih dijamin oleh pemerintah," kata Wiku dalam konferensi persnya yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Kamis, 22 Juni 2023.

Sebelumnya pada Rabu, 21 Juni lalu, Presiden RI, Jokowi mencabut status Pandemi menjadi endemi Covid-19. Jokowi menyebut alasan pencabutan ini karena angka konfirmasi harian kasus covid-19 yang mendekati nol. Selain itu, 99 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi Covid-19.

Maka dari itu kata Wiku, ia mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan vaksinasi bagi yang belum mendapatkan vaksin. Wiku juga mengingatkan untuk mendapatkan vaksin boster kedua.

"Saya mohon kepada masyarakat dapat melakukan vaksinasi di gerai vaksin terdekat. Bagi yang belum melakukan vaksin sampai ke booster kedua," ucap Wiku.

Wiku menyebutkan bahwa tujuan vaksinasi lengkap ini untuk menjaga dan mempertahankan kekuatan herd immunity di masyarakat.

"Menjaga imunutas tubuh dan memeprtahankan herd immunity di masyarakat," katanya.

Wiku menyebutkan bahwa pada masa endemi Covid-19 di Indonesia. Masyarakat memiliki tanggung jawab penting soal bagaimana menjaga dan melindungi diri dari tertular Covid-19.

"Kedepannya nya tanggung jawab masyarakat pada masa endemi sangat penting untuk saling menjaga dan saling melindungi supaya tidak tertular Covid-19," katanya.

Selanjutnya: Jokowi sempat bilang biaya pengobatan tidak ditanggung setelah masuk endemi..
<!--more-->

Sebelumnya, Jokowi menetapkan status Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Kendati begitu Jokowi menuturkan ada dampak lain dari penetapan status baru wabah Covid-19, dimana biaya pengobatan Covid-19 ditanggung masyarakat sendiri.

"Pemerintah tidak akan lagi menanggung biaya perawatan para pasien Covid-19. "Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena Covid-19, bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah, begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit covid bayar! Konsekuensinya itu," ujar Jokowi dalam Tasyakuran 11 Tahun BARA JP di Bogor, Jawa Barat, Ahad, 18 Juni 2023.

Jokowi menyebut saat ini vaksin Covid-19 sudah mencapai 452 juta dosis. Dengan jumlah tersebut, ia mengklaim tingkat imunitas masyarakat Indonesia terhadap virus tersebut mencapai 98 persen. Tingginya jumlah vaksinasi dan imunitas masyarakat menjadi pertimbangan berakhirnya pandemi Covid-19.

"Harus kita syukuri karena memang dulu saya enggak bayangin ini akan selesai kapan, ini entah sampai kapan, enggak bisa dibayangin. Sudah kena satu, sudah kena delta, omicron, ternyata memang patut kita syukuri," kata Jokowi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi menjelaskan Presiden Jokowi segera mengumumkan peralihan status dari pandemi Covid-19 menjadi endemi di Indonesia dalam waktu dekat. Dalam rapat terbatas tersebut Menkes Budi Gunadi juga melaporkan terkait pertemuannya dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada bulan lalu untuk berkonsultasi mengenai transisi pandemi di Indonesia.

WHO, kata Menkes, mengapresiasi Indonesia yang dapat menangani pandemi Covid-19 dengan baik dan menjadi salah satu dari sedikit negara yang berkonsultasi terkait pengertian pandemi. WHO juga memberikan panduan agar masyarakat dapat memahami protokol kesehatan, sistem surveilans, hingga deteksi dini terhadap virus.

Pertemuan dengan WHO ini yang menjadi dasar bagi Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan terkait penetapan status endemi di Indonesia.

"Beliau sudah ambil keputusannya cuma nanti pengumumannya terserah kepada beliau," kata Menkes Budi Gunadi. Adapun penyebaran Covid-19 resmi ditetapkan sebagai pandemi dunia oleh WHO sejak Maret 2020. Indonesia pun telah memasuki transisi endemi seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia dan ketersediaan vaksin.