TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jambi menggelar restorative justice dalam kasus siswi SMP Negeri 1 Jambi berinisial SFA pada Selasa, 06 Juni 2023. SFA dilaporkan Pemerintah Kota Jambi karena mengkritik Wali Kota Syarif Fasha melalui akun Tiktok-nya.

Kasus SFA viral di media sosial dan berbuntut panjang. Pihak SFA dan Pemkot Jambi saling melaporkan satu sama lain. Untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, Polda Jambi pun mencoba untuk melakukan mediasi antara Pemkot Jambi dan SFA.

Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Mulia Prianto mengatakan mediasi untuk restorative justice itu dilakukan di ruang pertemuan Ditreskrimsus Polda Jambi dengan menghadirkan Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jambi, Pengacara, terlapor dan keluarganya serta Ketua RT setempat.

"Tadi sore (6 Juni 2023) telah dilaksanakan restorative justice, dengan dihadiri para pihak yang terlibat, setelah diuraikan berbagai persoalan yang terjadi, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai,” kata Mulia dalam keterangan resminya, Rabu, 7 Juni 2023.

Mulia menjelaskan, pada kesepakatan damai tersebut SFA meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Adapun Pemerintah Kota Jambi yang diwakili Kepala Bagian Hukum Pemkot Jambi Muhammad Gempa Awaljon Putra juga telah mencabut laporannya. Sebab, kata Mulia, pihak Pemkot Jambi telah melihat itikad baik dari SFA yang membuat video permintaan maafnya.

"Kedua belah pihak juga telah sepakat tidak akan melanjutkan permasalahan ini ke ranah hukum,” ujar Mulia.

SFA viral di media sosial setelah mengunggah pesan video yang mengatakan ia dipanggil ke Polda Jambi karena dilaporkan Pemerintah Kota Jambi. Warganet pun menandai akun Twitter Mahfud Md dalam utas tersebut. Mahfud menanggapi.

Dalam cuitan Twitter-nya, 5 Juni 2023, Mahfud mengatakan Kemenpolhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk mendampingi SFA.

“Terimakasih atas infonya. Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk bisa ke Jambi, membantu mendampingi anak ini. Dampingi, lindungi, dan jernihkan masalahnya, perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak,” cuit Mahfud Md.

Sebelumnya viral, SFA membuat empat video yang mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari karena melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Angkutan Jalan. Video SFA kemudian diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed.

Dalam videonya, SFA mengatakan ia memenuhi panggilan tim siber Kepolisian Daerah Jambi pada 2 Juni 2023. Awalnya, ia mengira panggilan itu untuk laporannya terhadap akun Instagram @debiceper23 yang menyebutnya sebagai seorang pelacur di media sosial. SFA mengatakan @debiceper23 merupakan influencer Wali Kota Jambi Syarif Fasha.

SFA pun ditemui oleh kuasa hukum yang disediakan Polda Jambi atas nama Evi. Namun Evi mengatakan ia mendampingi SFA untuk perkara yang dilaporkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Jambi, Muhamad Gempa Awaljon Putra, dan Humas Pemkot Jambi ke Polda Jambi karena mengkritik Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Ia menuturkan dirinya dilaporkan atas Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Laporan terhadap SFA dibuat oleh Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Jambi, Muhamad Gempa Awaljon Putra.

“Di dalam pertemuan itu pengacara yang sudah ditunjuk untuk mendampingi saya atas nama Ibu Evi dan beliau mengatakan bahwa beliau mendampingi saya sebagai terlapor,” kata SFA dalam pesan videonya.

SFA mengatakan ia mengkritik Pemkot Jambi dan sebuah perusahaan karena diduga telah melanggar aturan Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Angkutan Jalan. Pelanggaran Pemkot Jambi dan perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari setelah penandatanganan nota kerja sama dengan surat nomor 02/PKS/HKU2019.

Pilihan Editor: KPK Tahan Dadan Tri Yudianto dalam Kasus Pengurusan Perkara di MA