TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari menanggapi desakan Partai Demokrat yang meminta agar Koalisi Perubahan segera mengumumkan calon wakil presiden (Cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan. Demokrat mendesak hal tersebut karena elektabilitas Anies terus mengalami penurunan.

Tobas, sapaan Taufik Basari, menyatakan bahwa pengumuman Cawapres Anies harus diperhitungkan secara matang. Dia menilai tak ada kaitan pasti antara elektabilitas Anies dengan pengumuman Cawapres.

"Itu (Pengumuman Cawapres) kan termasuk dinamika yang harus diperhitungkan. Artinya bisa saja dengan cepat itu akan membantu ke peningkatan hasil survei. Bisa juga sebaliknya, " kata dia saat ditemui di Komplek DPR RI, Senin, 5 Juni 2023.

Maka dari itu kata Tobas, dirinya menyimpulkan naik atau turunya elektabilitas Anies tidak bisa dikorelasikan dengan cepat atau lambatnya pengumuman Cawapres.

"Jadi kita belum bisa memastikan dengan dinamika yang sangat tinggi soal itu," kata dia.

Sesuai dengan kesepakatan koalisi

Soal sikap NasDem, menurut dia, akan mengembalikan kepada kesepakatan koalisi. Tobas kembali mengingatkan bahwa partainya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan soal Cawapres kepada Anies.

"Pokoknya kesepakatan kita, kita serahkan kepada Capresnya untuk menentukan. Nah ini mudah-mudahan, inilah yang menjadi komitmen kita bersama," ujarnya.

Ketika ditanyai kapan Anies akan mendeklarasikan Cawapresnya, Tobas hanya menyatakan hal itu akan disampaikan pada waktu yang tepat.

"Terserah Pak Anies. Pak Anies ketika nanti akan menyampaikan, menentukan timing-nya, tentu ada diskusi sama kita pasti," kata dia.

Selanjutnya, desakan dari Partai Demokrat

<!--more-->

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengusulkan agar pengumuman Cawapres Anies dilakukan segera pada bulan ini. Usulan ini, menurut Andi, mencuat karena elektabilitas Anies yang cenderung mengalami penurunan.

Andi mengutip hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan elektabilitas Anies saat ini hanya sebesar 18,9 persen. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tertinggal dari dua pesaingnya, Prabowo Subianto yang mendapatkan elektabilitas sebesar 38 persen dan Ganjar Pranowo dengan 34,2 persen.

“Memang ada kecenderungan menurun dari survei Indikator. Dugaan kami adalah lambannya proses deklarasi. Jadi kita akan mengajukan usul ke Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan,” kata Andi saat dihubungi, Senin, 5 Juni 2023.

Andi menjelaskan, jika jarak deklarasi cawapres terlalu jauh, maka upaya mengerek elektabilitas Anies akan semakin berat. Di sisi lain, ia menilai deklarasi perlu dipercepat agar mesin partai dan masyarakat bisa segera bergerak optimal memenangkan Anies.

“Harus segera dilakukan deklarasi berpasangan supaya rakyat dan basis-basis pemilih, partai, maupun mereka yang mau perubahan itu yakin dan mulai bergerak menaikkan kembali elektabilitas Pak Anies,” kata dia.

Jika pada bulan ini deklarasi cawapres tak kunjung dilakukan, Andi menyebut Partai Demokrat akan melakukan evaluasi. Kendati demikian, Andi tidak menjelaskan secara eksplisit apakah maksud dari evaluasi itu berarti Demokrat berpeluang meninggalkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Deklarasi dulu. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi,” kata dia.

Anies sudah kantongi nama Cawapres

Ketua DPP Partai NasDem, WIlly Aditya, menyatakan telah mengantongi satu nama Cawapres yang akan mendampingi Anies pada Pilpres 2024. Dia menyatakan tim 8, tim yang dibentuk Koalisi Perubahan dan Anies, telah menyelesaikan pembicaraan soal Cawapres.

Meskipun demikian, Willy yang juga termasuk ke dalam anggota tim 8 tak mau menyebutkan siapa sosok Cawapres tersebut. Dia menyatakan Anies akan secara langsung mengumumkannya.

"Mas Anies akan mengumumkan itu ke publik, deadline waktu yang sudah kita siapkan di tim 8 itu paling lambat deklarasinya 16 Juli 2023," kata dia, Jumat, 2 Juni 2023.

Sejumlah nama sempat mencuat menjadi Cawapres Anies Baswedan. Mereka diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY); Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan; Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.