Airlangga Bilang KIB Belum Bubar Meski PAN Beri Sinyal Merapat ke PDIP

Editor

Amirullah

Senin, 5 Juni 2023 09:36 WIB

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kanan) dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono (kanan) berfoto bersama usai silaturahmi partai koalisi pendukung pemerintah dengan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 2 Mei 2023. Dalam silaturahmi tersebut mereka juga membahas kondisi bangsa terkini serta sejumlah isu-isu strategis. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum bubar. Walaupun Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan sinyal bakal merapat ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyusul Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sudah lebih dulu.

"KIB sudah dibentuk 1 tahun yang lalu dan antar kami bertiga komunikasi masih terus. Karena kalau akad nikah itu belum ada yang diteken. Jadi koalisi ini masih terus berkomunikasi," kata Airlangga di DPP Golkar, Ahad, 4 Juni 2023.

Airlangga menyebut dirinya bahkan baru bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Sabtu malam kemarin. Namun saat ditanya kapan KIB bakal mengumumkan bersama capres yang didukung, Airlangga meminta masyarakat untuk bersabar.

"Tentu KIB akan memutuskan pada waktunya dan komunikasi dilakukan dengan semua partai dan cair," kata Airlangga.

PAN dan PDIP buat kesepakatan

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Zulhas bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat, 2 Juni 2023. Zulhas mengakui adanya banyak kesepakatan yang dirumuskan dari pertemuan tersebut.

Meskipun demikian, menurut dia, belum ada kesepakatan soal apakah PAN akan bergabung mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai calon presiden (Capres)

Zulhas menceritakan, kedua partai bersepakat untuk menjaga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar dengan baik dan damai. Kesepakatan tersebut, menurut dia, juga berlaku untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Tidak hanya untuk Pilpres, tetapi juga untuk Pileg dari pusat sampai ke kabupaten/kota. Kemarin juga disepakati agar semua berkontribusi bagi pelaksanaan Pilkada yang bermartabat, berkeadilan, dan berkualitas,” kata Zulhas dalam keterangannya, Sabtu, 3 Juni 2023.

Dalam persamuhan itu, Zulhas mengaku PAN dan PDIP turut membahas soal pencapresan. PDIP, kata dia, menawarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang didukung bersama-sama. Meskipun demikian, menurut Zulhas, PAN belum menyatakan menerima atau pun menolak tawaran itu.

Pilihan Editor: Ganjar Optimistis PAN Segera Merapat Dukung Dirinya Capres 2024

Berita terkait

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

1 jam lalu

'Jagoan' PDIP di Pilgub Jakarta dan Jateng Unggul Versi Survei Litbang Kompas

Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Andika-Hendi dan Pramono-Rano unggul atas rivalnya di Pilkada Jakarta dan Jateng.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Minta Prabowo Copot Airlangga Bila Tak Hormati Putusan MK Soal UU Ciptaker

16 jam lalu

Said Iqbal Minta Prabowo Copot Airlangga Bila Tak Hormati Putusan MK Soal UU Ciptaker

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengusulkan agar Airlangga Hartarto dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bila tidak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya

Hasto: Megawati Berpesan Kader PDIP Jangan Terlena Zona Nyaman

19 jam lalu

Hasto: Megawati Berpesan Kader PDIP Jangan Terlena Zona Nyaman

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Megawati berpesan agar kader partai jangan terlena zona nyaman.

Baca Selengkapnya

Serius Santai ala Mega

1 hari lalu

Serius Santai ala Mega

Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan penting untuk generasi muda dengan cara yang berbeda. Santai, sesekali berseloroh, namun memuat hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca Selengkapnya

Soal Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi, Hasto PDIP: Mentalitas Kalah

1 hari lalu

Soal Pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi, Hasto PDIP: Mentalitas Kalah

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menemui Presiden ke-7 Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada Jumat, 1 November lalu.

Baca Selengkapnya

Strategi PDIP Cegah Intimidasi di Pilkada: Rekam-Simpan-Laporkan- Viralkan

2 hari lalu

Strategi PDIP Cegah Intimidasi di Pilkada: Rekam-Simpan-Laporkan- Viralkan

Dalam masa kampanye Pilpres 2024, sejumlah simpatisan PDIP Gunungkidul sempat viral karena mengaku dianiaya pasukan pengawal Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

2 hari lalu

Pramono Anung Disambut 5.000 Orang saat Deklarasi Fathers Inisiatif Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey

Sebanyak 5.000 orang hadir dalam deklarasi Fathers yang digagas Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey. Pramono Anung berkomitmen mewujudkan Jakarta berkeadilan dan setara untuk semua.

Baca Selengkapnya

Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

2 hari lalu

Hasto Minta Kader PDIP Ketuk Pintu Rakyat untuk Menangkan Endah-Joko di Gunungkidul

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak kader bergotong royong memenangkan Endah Subekti Kuntariningsih-Joko Parwoto dalam Pemilihan Bupati Gunungkidul.

Baca Selengkapnya

Bahas Rencana Bailout untuk Selamatkan Sritex, Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator

3 hari lalu

Bahas Rencana Bailout untuk Selamatkan Sritex, Menko Airlangga Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dalam upaya penyelamatan Sritex yang pailit.

Baca Selengkapnya

PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

3 hari lalu

PDIP Siap Kritik Kebijakan Prabowo yang Bertentangan dengan Konstitusi

PDIP mengklaim siap mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.

Baca Selengkapnya