Kronologi Wamenkumham Eddy Hiariej Laporkan Keponakan Hingga Jadi Tersangka, Pasal Apa?

Sabtu, 3 Juni 2023 09:09 WIB

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Dalam laporan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, Eddy dituding menerima Rp 7 miliar melalui asisten pribadinya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Kasus pencemaran nama baik melibatkan seorang keponakan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiarie atau Eddy Hiariej.

Bagaimana kronologinya?

Mengutip dari Situs Humas Polri, selain pencemaran nama baik, tersangka yang bernama Archi Bela telah melakukan manipulasi elektronik. Hal ini dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

“Benar, tersangka AB dalam perkara pencemaran nama baik dan dan manipulasi informasi elektronik,” kata Adi Vivid, Kamis, 11 Mei 2023.

Tersangka kemudian ditahan pada hari Kamis, 11 Mei 2023 dengan berlandaskan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3). Dan/atau Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311 KUHP.

Advertising
Advertising

Mengapa tersangka dilaporkan?

Wamenkumham yang sering disapa Eddy Hiariej, mengonfirmasi bahwa dia telah melaporkan keponakannya terkait dugaan pencemaran nama baik. Namun, ia menyatakan bahwa laporan tersebut telah dibuat sejak lama.

“Sudah lama, saya laporkan sejak November 2022,” kata pria yang juga dosen Universitas Gadjah Mada tersebut pada Jumat, 24 Maret 2023.

Eddi melaporkan keponakannya sendiri kepada polisi atas dugaan pencemaran nama baik atau pelanggaran Undang-Undang ITE. Eddi tidak memberikan banyak komentar mengenai laporannya ini, hanya menyebut bahwa laporan ini dibuat karena keponakannya, AB, sering meminta uang dengan menyebut nama Eddi.

“Kronologisnya yang bersangkutan mencatut nama Wamenkumham dan menjanjikan bisa membantu promosi jabatan,” kata Adi Vivid.

Tanggapan pihak tersangka

Atas penahanannya, kuasa hukum Archi, Slamet Yuwono, mengaku merasa kecewa. Slamet mengatakan bahwa Kapolri, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kejaksaan Agung telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai penerapan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 35 UU ITE.

Slamet menyatakan niatnya untuk mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Tersangka melaporkan balik

Archi Bela mengajukan tuntutan praperadilan terhadap Bareskrim Polri karena dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik pamannya. Archi mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Djuyamto, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima tuntutan praperadilan tersebut.

Ia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan mengadakan sidang praperadilan Archi Bela pada tanggal 5 Juni 2023, dengan tergugat dalam kasus tersebut adalah Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, yaitu Brigadir Jenderal Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

“Sidang digelar Senin, 5 Juni dengan hakim tunggal Agung Sutomo,” kata Djuyamto saat dihubungi Tempo, Kamis, 1 Juni 2023.

Dukungan keluarga Wamenkumham

Menyikapi hal ini, seorang perwakilan dari keluarga Eddy mengizinkan kuasa hukum Archi Bela untuk melaporkan kembali ke KPK. Mewakili Eddy, Irma sebagai kakak menyatakan bahwa mereka menghentikan upaya restorative justice terhadap Archi.

“Silakan saja kalau AB dan pengacaranya mau lapor balik,” kata kakak Edward Omar Sharif Hiariej, Irma Hiariej, saat dihubungi Tempo, Kamis, 11 Mei 2023.

Irma menjelaskan bahwa keluarga besar mendukung langkah hukum yang diambil Eddy Hiariej untuk melaporkan Archi, meskipun Archi adalah keponakannya. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan Archi telah mencemarkan reputasi besar keluarga.

Archi Bela mengugat Bareskrim Polri atas penetapannya sebagai tersangka pencemaran nama baik pamannya. Archi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, membenarkan pihaknya menerima gugatan praperadilan tersebut. Ia mengatakan PN Jaksel akan menggelar sidang praperadilan Archi Bela pada 5 Juni 2023 dengan tergugat Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Adi Vivid Agustiadi Bachtiar.

PUTRI SAFIRA PITALOKA I EK AYUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Keponakan Wamenkumham Gugat Bareskrim karena Ditetapkan sebagai Tersangka

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

5 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

5 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

7 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

8 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

11 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

15 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

16 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

22 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya