Soal Pengakuan Jokowi Cawe-cawe Pilpres 2024, Sebelumnya Kok Bilang Tidak Cawe-cawe

Selasa, 30 Mei 2023 18:23 WIB

Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 27 September 2019. Dalam keterangan persnya presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya mahasiswa di Sulawesi Tenggara & turut berduka atas terjadinya gempa Maluku. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024 mendatang. Pernyataan itu disampaikan ketika bertemu para pimpinan redaksi dan konten kreator di Istana Negara pada Senin, 29 Mei 2023. “Saya harus cawe-cawe,” kata Jokowi. Presiden menyatakan, keputusan ikut campur dalam urusan Pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis.

Pernyataan tersebut tentunya menuai kritikan banyak kalangan, mengingat urusan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik.

Sebelum mengakui melakukan cawe-cawe pada Pilpres 2024, Jokowi pernah mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik pendukungnya di Istana Negara pada 2 Mei lalu, Kecuali Partai NasDem. Pertemuan tersebut dilakukan di tengah situasi politik yang kian menghangat jelang Pemilu 2024 lantara parpol sudah mendeklarasikan kandidat calon presiden.

Pertemuan tersebut kemudian dianggap sebagai campur tangan Presiden dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai yang mendukungnya.

Setelah pertemuannya dengan ketua parpol, Jokowi kemudian dituding ikut campur dalam urusan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden dari partai-partai pendukungnya. Namun demikian, Jokowi justru menampik dan mengatakan langkahnya mengundang ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka bukan merupakan bentuk "cawe-cawe" politik.

Advertising
Advertising

"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," jelas Jokowi.

Lebih lanjut, jokowi menegaskan pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan capres dan cawapres, melainkan diskusi politik menyangkut negara kedepannya. Ia juga menilai tidak ada yang salah ketika partai politik mengundang dirinya bertemu, ataupun sebaliknya.

Seperti dijelaskan dari Antara, Jokowi sebagai pejabat publik, merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.

"Dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik, ya boleh dong," ujarnya saat memberi keterangan kepada awak media di Mal Sarinah, Jakarta Pusat.

Kemudian ia menambahkan bahwa selama ini juga banyak berbicara berkaitan dengan pelayanan publik. Lantaran kedua hal itu menjadi tugas seorang Presiden. Namun, menurut Jokowi, ia akan berhenti ikut campur ketika sudah ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya, kemarin Jokowi terang-terangan melakukan aksi cawe-cawenya untuk pilpres mendatang. Hal ini ia disampaikan saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Negara pada senin lalu.

Menurutnya, aksi cawe-cawe politiknya merupakan hal yang sah-sah saja dilakukan, selagi tidak bertentangan dengan undang undang. Tak hanya itu jokowi juga mengatakan cewe-cewe atau tidak netral yang diperbuatnya bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, melainkan kepentingan nasional.

Sebelum memperjelas keikutsertaannya dalam Pilpres mendatang, Jokowi mengatakan pentingnya kesinambungan pembangunan. Ia menyitir sejarah yang disebabkannya menunjukkan tidak ada negara di dunia yang bisa melompat dua kali dalam meraih kemajuan. Sehingga konteks "cawe-cawe" yang dimaksudkan Jokowi dalam Pemilu 2024 adalah untuk menjaga momentum 13 tahun tersebut demi kepentingan negara.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo ini, kerap memberikan sinyal dukungan terhadap dua Capres. Seperti pidatonya yang dinilai banyak pihak mengarah pada Ganjar. Dimana Jokowi mengatakan kriteria calon pemimpin yang layak dipilih adalah memiliki rambut putih dan wajah berkerut karena memikirkan rakyat.

Sedangkan sinyal dukungan presiden kepada Prabowo Subianto terlontar jelas saat keduanya menghadiri acara hari ulang tahun Partai Perindo, pada 7 November 2022. Saat itu, Jokowi mengatakan Pemilu 2024 menjadi giliran Prabowo untuk memenangkan pertarungan.

KHUMAR MAHENDRA I SDA

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral pada Pilpres 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Rekaman Peristiwa Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin dan TPN Ganjar-Mahfud

8 menit lalu

Rekaman Peristiwa Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin dan TPN Ganjar-Mahfud

TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 resmi dibubarkan. Berikut rekaman peristiwanya.

Baca Selengkapnya

3 Poin Deklarasi Oposisi Ganjar Pranowo terhadap Pemerintahan Prabowo

53 menit lalu

3 Poin Deklarasi Oposisi Ganjar Pranowo terhadap Pemerintahan Prabowo

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo mendeklarasikan untuk beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Berikut 3 poin deklarasi Ganjar.

Baca Selengkapnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?

2 jam lalu

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bagaimana dengan Mahfud Md?

Ganjar menjadi oposisi guna menegakkan mekanisme check and balances terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Bagaimana dengan Mahfud Md?

Baca Selengkapnya

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

12 jam lalu

Alasan Muhaimin Sebut PKB Tunggu hingga 20 Oktober Soal Peluang Gabung Koalisi Prabowo

Muhaimin Iskandar mengatakan Prabowo menerima masukan dari PKB untuk menjadi agenda nasional.

Baca Selengkapnya

Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

14 jam lalu

Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

Dubes Ukraina mengatakan pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran di KTT Perdamaian, yang akan berlangsung di Swiss bulan depan.

Baca Selengkapnya

Cak Imin Kumpulkan 230 Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Makassar, Sampaikan 3 Kriteria Ini

15 jam lalu

Cak Imin Kumpulkan 230 Bakal Calon Kepala Daerah dari PKB di Makassar, Sampaikan 3 Kriteria Ini

Cak Imin menyebutkan tiga kriteria utama untuk calon kepala daerah dari PKB pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

17 jam lalu

Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Bagi-bagi Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Bagi-bagi Jatah Menteri di Kabinet Prabowo

Ia punya waktu hingga Oktober untuk menimbang dan menyusun kabinet Prabowo dalam pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

18 jam lalu

Gerindra dan Demokrat Respons Luhut soal 'Orang Toxic' Gabung Pemerintahan Prabowo

Partai Demokrat dan Partai Gerindra respons begini soal Luhut yang meminta Prabowo untuk tidak membawa 'orang toxic' ke kabinetnya.

Baca Selengkapnya

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

1 hari lalu

Soal Pesan Luhut ke Prabowo, Pengamat Sebut 'Orang Toxic' Bisa Menyasar Siapapun

Menurut Adi, menteri toxic yang dimaksud Luhut bisa menjadi racun bagi presiden dan merugikan pemerintahan.

Baca Selengkapnya