Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menaiki delman saat melakukan pawai budaya menuju kantor KPU untuk menyerahkan daftar caleg di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2023. PDI Perjuangan (PDIP) mendaftarkan 580 orang bakal calon anggota legislatif DPR RI dari 84 daerah pemilihan untuk mengikuti Pemilu 2024 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyayangkan klaim pakar hukum Denny Indrayana ihwal info bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem proporsional tertutup. Menurut Hasto pernyataan Denny tersebut hanya ciptakan spekulasi.
"Jadi di dalam politik, kita mengikuti aturan main. Kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, yang kemudian telah menciptakan suau spekulasi politik," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.
Klaim Denny itu, kata Hasto, bahkan menimbulkan tuduhan skenarion politik tertentu. Di mana, menurut Hasto, sama sekali tidak pernah dilakukan pemerintah Joko Widodo. "Bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik tertentu yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan presiden Jokowi," ujar Hasto.
Hasto meminta Denny tidak melampirkan pengalaman saat di pemerintahaan lalu dengan pemerintahan saat ini. "Jadi jangan di pengalaman Pak Denny di pemerintahan sebelumnya seperti kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini," kata Hasto.
Hasto menyebutkan selama dua kali PDIP di dalam pemerintahan, kenaikan yang diraih PDIP sangat realistis. Semua didapat PDIP kata Hasto secara kerja organik kader partai. "Bagi PDIP sangat nyata," ucap dia.
Hasto mengatakan apa yang didapat PDIP bukanlah suatu rekayasa kekuasaan sampai partai berlambang banteng moncong putih itu bisa mendapatkan kenaikan suara 300 persen. "Kami bekerja secara organik mendapat dukungan rakyat," ujarnya.
Sehingga, kata Hasto, pernyataan Denny Indrayana bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu sistem proporsional tertutup harus bisa dipertanggungjawabkan."Beliau harus mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menyebabkan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," kata dia.
Hasto meminta semua pihak agar menunggu putusan MK. Sedangkan PDIP, kata Hasto, menyikapi kepitusan akhir MK perihal sistem pemilu ini secara terbuka kendati parpol tersebut lebih condong pada sistem proporsional tertutup berdasarkan pertimbangan strategis parpolnya.
"Selalu siap baik pileg dengan sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis mendorong kelembagaan politik kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apapun yang diputuskan oleh MK," ucap Hasto.
