TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan tanggapannya soal perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurutnya pemerintah taat kepada hukum yang berlaku.

"Jadi intinya pemerintah itu taat pada undang-undang. Undang-undang mengatakan apa, ya, kita taat, gitu," kata Pratikno di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kamis, 25 Mei 2023.

Pratikno menuturkan pemerintah memang sudah membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK. Sebab, kata dia, pansel itu dibentuk berdasarkan Undang-undang KPK sebelum jatuhnya putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini.

"Sampai dengan kemarin kan kita merujuk undang-undang KPK. Pada periode empat tahun yang lalu, pada bulan Mei itu, pertengahan Mei itu sudah dibentuk Pansel KPK, nah makannya kita cepat-cepat menyiapkan," ujar dia.

Pemerintah, kata Pratikno, masih akan mempelajari soal amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun, ujar dia, pada dasarnya pemerintah akan taat pada putusan tersebut.

"Tapi kalau MK memutuskan lain, tentu saja ya kita mengikuti. Tapi sampai sekarang, kan, saya terus terang belum membaca amar putusan MK. Jadi, kita menunggu aja sampai kami pelajari amar putusan MK," ujar dia.

Pratikno belum bisa mengomentari bagaimana nasib pansel calon pimpinan KPK selanjutnya. Ia menyebut pemerintah akan terlebih dahulu mendalami putusan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. "Ya, kan intinya kita taat pada UU, kalau UU diubah MK ya kita taati," ujar dia.

Pratikno juga enggan menanggapi soal apakah putusan itu berlaku untuk pimpinan KPK periode ini atau yang berikutnya. Ia menyebut hal itu bergantung pada putusan MK. "Oh itu keputusan MK. Itu keputusan MK yang menyatakan itu berlaku untuk periode ini atau periode yang akan datang itu putusan MK dan kami belum bisa, saya belum bisa merespons karena belum membaca amar putusan," ujar Pratikno.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ia menggugat batas umur calon pimpinan KPK serta memohon agar adanya penyetaraan masa jabatan pimpinan KPK dengan lembaga eksekutif lainnya. “Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan dilihat di YouTube MK, Kamis, 25 Mei 2023.

Pilihan Editor: MK Kabulkan Gugatan Nurul Ghufron, Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun