TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Juharsa minta para direktur reserse narkoba di setiap kepolisian daerah untuk mengantisipasi indikasi penggunaan dana narkoba untuk pemilu 2024.

Hal ini disampaikan saat rapat kerja teknis (rakernis) di Bali pada 24-25 Mei 2023 yang dihadiri direktur reserse narkoba seluruh Indonesia.

“Hal ini kita bahas dalam rakernis Dittipid Narkoba Bareskrim Polri agar para Dirresnarkoba jajaran mengantisipasinya,” kata Mukti Juharsa saat dihubungi, Rabu, 24 Mei 2023.

Gandeng PPATK

Mukti Juharsa menegaskan penggunaan dana narkoba itu baru kemungkinan yang diperoleh jajarannya. Ia juga mengatakan akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK apabila sudah ditemukan data akurat terkait indikasi tersebut.

“Kita akan melakukan penegakan hukum jika hal ini terjadi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Jayadi mengatakan indikasi ini berdasarkan pengembangan dari penangkapan anggota legislatif di beberapa daerah.

“Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024,” kata Jayadi saat dihubungi, Rabu, 24 Mei 2023.

Jayadi menjelaskan dalam rakernis tersebut, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim akan memberikan arahan ke jajaran untuk antisipasi.

“Dengan rakernis, Bareskrim memberikan warning ke jajaran untuk lakukan antisipasi,” ujar Jayadi.

Pilihan Editor: Bareskrim Polri Gandeng PPATK Telusuri Dana Narkoba untuk Pemilu 2024