TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Komisaris Besar Jayadi mengatakan bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mendalami indikasi dana narkoba untuk Pemilu 2024.
"Jika datanya sudah akurat dan fakta hukum ada, baru kita koordinasi (dengan PPATK),” kata Jayadi saat dihubungi, Rabu, 24 Mei 2023.
Jayadi berujar indikasi penggunaan uang narkoba untuk pemilihan anggota DPRD ini baru kemungkinan. Menurutnya indikasi ini dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah.
“Diduga akan terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024,” ujar Jayadi..
Ia mengatakan indikasi dana narkoba untuk pemilu ini masih dalam pendalaman polisi. Berdasarkan indikasi tersebut, kata dia, pihaknya memberikan imbauan kepada jajaran untuk melakukan antisipasi saat rapat kerja teknis (rakernis) di Bali mulai 24-25 Mei 2023, yang dihadiri Direktur Reserse Narkoba seluruh Indonesia.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mukti Juharsa menegaskan penggunaan dana narkoba itu baru kemungkinan. Ia mengatakan akan menggandeng PPATK apabila sudah ditemukan data akurat terkait indikasi tersebut.
“Kita akan melakukan penegakan hukum jika hal ini terjadi. Hal ini kita bahas dalam rakernis Dittipid Narkoba Bareskrim Polri agar para Direktur Reserse Narkoba jajaran mengantisipasinya,” kata Mukti.
Pilihan Editor: Anggota DPR Dukung Revisi UU Narkotika untuk Kurangi Kapasitas Lapas
