TEMPO.CO, Jakarta - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan meminta agar negara tak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang. Menurut Anies, setelah 25 tahun reformasi, masyarakat masih merasa tertekan dalam melaksanakan demokrasi.

"Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke caleg, siapa boleh maju ke pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju," kata Anies di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 21 Mei 2023.

Pernyataan ini Anies sampaikan saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan. Acara tersebut dihadiri oleh ribuan relawan Anies yang berasal dari berbagai daerah.

Ucapan Anies itu tampak menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya kerap memberikan dukungan terhadap sejumlah calon untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi kerap memberikan sinyal kepada Bacapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, dan Bacapres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sementara Anies sendiri kerap disebut sebagai calon yang tak direstui oleh Jokowi. Aroma penjegalan dirinya untuk maju pada Pilpres menyeruak setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dikabarkan memaksakan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E naik ke tahap penyidikan.

Anies ingatkan soal kedaulatan rakyat

Lebih lanjut, Anies menyebut tugas mengatur seseorang maju atau tidak dalam Pilpres 2024 merupakan kewenangan partai politik dan aspirasi rakyat. Anies mengatakan negara harus menjamin kemerdekaan seseorang yang ingin maju dalam pemilu, bukan justru menghentikannya.

"Bukan malah negara menghentikan, bukan negara melarang. Bahwa negara menjamin kemerdekaan dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan," kata eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Selanjutnya, Anies minta isu jabatan presiden tiga periode tak dibiarkan

<!--more-->

Anies Baswedan pun meminta para relawannya untuk tidak membiarkan isu mengenai wacana jabatan presiden 3 periode. Menurut Anies, pada reformasi yang terjadi 25 tahun lalu, masyarakat sepakat jabatan presiden hanya dua periode.

"Jadi ketika ada yang punya gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan, kita komit pada aspirasi reformasi," ujar Anies disambut tepuk tangan dan sorak dari relawannya.

Lebih lanjut, Anies memberi ilustrasi tentang katak yang bila dimasukkan ke dalam sebuah panci berisi air dingin, lalu dinyalakan api yang secara pelan-pelan membuatnya mendidih, maka katak akan mati karena terebus. Namun, jika langsung dilemparkan ke air mendidih, maka katak akan langsung. elompat.

Menurut Anies, kondisi saat ini jika terus dibiarkan, maka kondisinya akan sama dengan katak yang mati di air mendidih yang dimasak dari air dingin.

"Ketika kita berbicara tentang 25 tahun reformasi, mana yang harus kita pegang? Nampaknya pelan-pelan, jadi kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hentikan," kata Anies. "Jadi kalau ada petinggi-petinggi negeri ini yang pelan-pelan menggeser, jangan pernah dibiarkan karena ini sama menaikkan suhu air."

Ingin kembalikan spirit UUD 1945

Dalam pidatonya, Anies Baswedan juga menyatakan ingin membangun pemerintahan yang spiritnya sesuai UUD 1945. Dengan mengacu pada dasar negara, Anies menyebut rakyat bakal mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya.

Apa lagi, menurut Anies saat ini kondisi demokrasi setelah reformasi 25 tahun yang lalu masih belum begitu baik.

"Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu siapa saja boleh maju ke pilpres, caleg, bupati walikota. Hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan tidak, maju jangan diatur," kata Anies.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu menyebut negara menjamin kemerdekaan rakyatnya. Ia menyatakan bakal memperjuangkannya dan menuntut adanya kesetaraan serta kesempatan bagi siapapun.

Anies Baswedan merupakan Bacapres yang telah dipastikan akan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi tersebut terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).