Korupsi Lukas Enembe, KPK Periksa Kadis PUPR Papua Untuk Telusuri Pengondisian Proyek dan Aliran Dana

Editor

Febriyan

Sabtu, 20 Mei 2023 11:16 WIB

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, Gerius One Yoman, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. Gerius One Yoman, yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan belum menjalani penahanan, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe, dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua, Gerius One Yoman, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Jumat kemarin, 19 Mei 2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemeriksaan Gerius tersebut dilakukan dalam rangka menggali keterangan perihal pengondisian sejumlah proyek.

Ali memastikan Gerius One hadir dalam pemeriksaaan itu. "Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya pengondisian beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Pemprov Papua atas arahan dan perintah Tersangka LE," kata Ali pada Sabtu 20 Mei 2023.

Selain itu, kata Ali, pemeriksaan itu juga dilakukan untuk mendalami aliran dana dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat politikus Partai Demokrat itu.

"Selain itu didalami pula adanya aliran uang dari proyek dimaksud pada Tersangka LE," ujar dia melalui keterangan tertulis.

Gerius juga sudah ditetapkan sebagai tersangka

Gerius One Yoman sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Lukas. Penetapan status tersangka itu diterbitkan oleh penyidik pada 3 Mei 2023 lalu. Ali menjelaskan Gerius turut menerima uang suap bersama Lukas.

Advertising
Advertising

"Dari proses penyidikan perkara tersangka LE, tim penyidik kembali menemukan adanya peran pihak lain yang bersama-sama dengan tersangka LE menerima suap dan gratifikasi dari berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Pemprov Papua," ujar Ali.

Selanjutnya, pemberi suap ke Lukas juga sudah jadi tersangka

<!--more-->

Lukas Enembe dituding menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijantono Lakka (RL) dalam pengurusan sejumlah proyek di Papua. Rijantono juga telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap terhadap Lukas.

KPK menuding Rijantono memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Lukas setelah perusahaannya terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yaitu: proyek peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai Rp 14,8 miliar, proyek rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai Rp 13,3 miliar, serta proyek penataan lingkungan arena menembak luar ruangan AURI dengan nilai Rp 12,9 miliar.

Selain itu, Rinjantono juga disebut menjanjikan Lukas dan sejumlah pejabat di Pemprov Papua uang hingga 14 persen dari nilai proyek yang digarap perusahaannya.

KPK juga telusuri pencucian uang Lukas Enembe

KPK juga tengah menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang oleh Gubernur Papua dua periode tersebut. Mereka telah menerima laporan hasil analisa (LHA) dari Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam laporannya, PPATK menyatakan menemukan transaksi janggal dalam rekening Lukas dan keluarganya.

Diantaranya, menurut laporan PPATK, adalah transfer ke rumah judi Marina Bay Sands, Singapura, yang mencapai total Rp 560 miliar. Video dan foto-foto Lukas Enembe sedang bermain judi di sana pun sempat viral di media sosial.

Berita terkait

10 Daerah di Amerika Serikat yang Jadi Rebutan Kamala Harris dan Donald Trump dalam Pilpres 2024

1 jam lalu

10 Daerah di Amerika Serikat yang Jadi Rebutan Kamala Harris dan Donald Trump dalam Pilpres 2024

Total ada 10 daerah di Amerika Serikat yang jumlah suaranya menjadi rebutan Kamala Harris dan Donald Trump dalam pilpres AS 2024.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Nilai Penanganan Kasus Firli Bahuri sebagai Pertaruhan Integritas Presiden

2 jam lalu

IM57+ Institute Nilai Penanganan Kasus Firli Bahuri sebagai Pertaruhan Integritas Presiden

Ada kekhawatiran posisi Firli Bahuri yang pernah menjabat Ketua KPK berpotensi digunakan sebagai bahan bargaining dalam penanganan.

Baca Selengkapnya

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

2 jam lalu

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang telah menolak permohonan kasasi dari terdakwa Stefanus Roy Rening."

Baca Selengkapnya

Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

5 jam lalu

Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

Mahkamah Agung dalam putusan PK menurunkan hukuman Mardani H Maming menjadi 10 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

6 jam lalu

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

Menko Polkam Budi Gunawan membentuk Desk Pencegahan Korupsi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

10 jam lalu

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

11 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

11 jam lalu

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Mardani Maming.

Baca Selengkapnya

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

13 jam lalu

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

Pengacara Tom Lembong akhirnya buka suara soal LHKPN yang dilaporkan kliennya tidak memiliki aset rumah, tanah, dan kendaraan.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

14 jam lalu

Massa Aksi 411 Kecam Cawe-Cawe Jokowi dalam Seleksi Pimpinan KPK

Pada reuni aksi 411 yang digelar di Patung Kuda Monas, seorang orator menyoroti cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capim KPK.

Baca Selengkapnya