TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dinilai sejumlah pihak gemar meng-endorse calon presiden alias capres. Terbaru, Jokowi telah menerima daftar nama capres dan cawapres yang dipilih sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta.

"Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan yang kuat, kepada partai-partai yang sekarang ini erosinya juga belum selesai," kata Jokowi di Istora, Minggu, 14 Mei 2023.

Jokowi juga dikabarkan menyampaikan pandangannya ihwal sosok calon presiden dan calon wakil presiden yang layak didukung. Sikap Jokowi tersebut lantas mendapat banyak kritik. Berikut kritik yang dilontarkan ke Jokowi terkait aktivitasnya yang gemar endorse capres dihimpun Tempo.

Anies Baswedan: percayakan rakyat

Anies Baswedan meminta agar pemerintah bersikap netral dan tak ikut mempengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di Pemilu 2024. Hal ini Anies sampaikan di tengah gencarnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengendorse capres dan memotori terbentuknya Koalisi Besar. Anies meminta agar negara membiarkan rakyat tanpa dipengaruhi dan meminta tak ada tangan negara yang terlibat.

"Percayakan rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam karya yang baik. Kalau negara ikut ambil andil, maka negara sedang melecehkan rakyat Indonesia," kata Anies dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 7 Mei 2023.

Menurut Anies rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu untuk menentukan pilihan di Pemilu 2024 tanpa perlu diintervensi. Anies juga mengimbau kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan menolak untuk dipengaruhi.

"Kepada seluruh rakyat Indonesia mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan. Ini bukan soal statistik perhitungan, ini soal hak saya menentukan bangsa ini," kata Anies.<!--more-->

AHY: ini sesuatu yang tidak sehat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY juga ikut mengkritik sikap Jokowi. Terbaru, AHY menanggapi Jokowi yang mengusulkan nama capres dan calon wakil presiden (cawapres) ke partai politik. AHY mengatakan presiden memang memiliki hak sebagai warga negara untuk memilih calon.

Namun, ia meminta agar presiden tetap fokus pada masalah kebangsaan. Sebab, kata dia, masih banyak isu yang belum terselesaikan, mulai dari masalah ekonomi, kesejahteraan, daya beli masyarakat, kemiskinan, pengangguran, lapangan pekerjaan, termasuk demokrasi dan keadilan.

“Silakan kalau beliau punya pilihan-pilihan, tapi mohon kita semua mengawal demokrasi ini menjadi ruang buat semua. Jangan sampai ada yang didukung, ada yang di-endorse, tapi ada juga yang enggak boleh maju, enggak boleh berlayar, enggak boleh bersatu. Ini sesuatu yang tidak sehat dan tentunya demokrasi kita akan mundur ke belakang,” kata AHY usai menyerahkan berkas nama bakal calon legislatif Partai Demokrat ke Komisi Pemilihan Umum alias KPU RI di Jakarta pada Ahad, 14 Mei 2023.

AHY meminta kepada pemimpin di tingkat nasional, juga kepala daerah dan wakil rakyat agar tetap fokus pada isu kebangsaan. Ia mendesak agar semuanya tidak disangkutpautkan dengan urusan pemilu.

“Jangan semuanya seolah-olah menjadi urusan pemilu. Jangan seolah-olah menjadi urusan capres-cawapres. Nanti direduksi akhirnya masyarakat kita yang menjadi korbannya. Tidak dipenuhi aspirasinya,” ujar dia.<!--more-->

Jusuf Kalla: berikan kebebasan pada partai-partai

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla alias JK menyindir Jokowi yang akan memberikan bisikan kuat kepada partai-partai politik mengenai capres. Menurut JK ketika zaman kepemimpinan Megawati Soekarnoputri saat menghadapi Pemilu 2004 yang merupakan kali pertama masyarakat dapat memilih langsung presiden dan wakil presidennya, tidak ada campur tangan kepala negara untuk mempengaruhi partai politik.

Begitupun saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya sering katakan zaman Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi parpol untuk memilih ini itu, ndak ada," kata JK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin 15 Mei 2023.

JK menjelaskan saat Megawati dan SBY memimpin, seluruh partai politik diberikan kebebasan untuk memilih siapa pun yang akan dicalonkan, termasuk memilih koalisi. Karena menurutnya tujuan politik adalah memajukan bangsa dengan cara yang demokratis.

"Jadi diberikan (kebebasan) kepada partai-partai itu, kemudian ada koalisi masing-masing, adalah cara untuk mencapai aturan karena harus mencapai 20 persen," kata JK. "Koalisi itu adalah kewenangan masing-masing, kami waktu jadi pemerintahan tidak mencampuri."<!--more-->

Rocky Gerung: Jokowi tidak paham

Pengamat politik Rocky Gerung menilai Jokowi tidak boleh mendukung atau meng-endorse salah satu capres. Dia menyatakan hal ini demi menghindari kompetisi yang tidak adil di antara para kandidat.

"Orang yang di-endorse enak tapi orang yang tidak di-endorse dianggap dia tidak patut, maka terhalang hak orang untuk kompetisi yang fair. Itu susah. Jokowi tidak paham itu,” kata Rocky saat ditemui usai acara peluncuran Pojok Rahman Tolleng di Gedung Tempo, Selasa, 16 Mei 2023.

Rocky menilai dukungan presiden terhadap salah satu kandidat itu dapat mengakibatkan potensi calon lain terhalangi. Dalam posisi ini, ada prinsip etis yang presiden langkahi.

Menurut Rocky, di antara tiga kandidat yang saat ini namanya mencuat - Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto - belum ada yang mumpuni. Pasalnya, mereka dinilai masih kasak-kusuk untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dukungan partai politik yang memiliki kursi minimal 20 persen di DPR RI. Dia menilai juga semua kandidat belum menyampaikan hal yang substansial terkait gagasan mereka sebagai Capres.

Peneliti Perhimpunan Demokrasi itu pun menawarkan agar KPU membiarkan mereka untuk masuk kampus dan mendebatkan soal isu geopolitik, keuangan, hingga ekonomi hijau. Dia menuntut KPU tidak hanya jadi panitia teknis

"Suara publik itu menginginkan ada perdebatan,” kata Rocky.<!--more-->

Peneliti Voxpol: akan jadi preseden buruk

Peneliti sekaligus Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengkritik langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melakukan endorse kepada tokoh capres tertentu. Endorse tersebut Jokowi sampaikan salah satunya melalui pidatonya di acara Musyawarah Rakyat atau Musra yang digelar pekan lalu.

Menurut Pangi, langkah Jokowi mengumpulkan organ relawannya di Pilpres 2019 itu merupakan caranya menunjukkan kepada partai politik bahwa dirinya masih memiliki bargaining power dalam menentukan sosok capres-cawapres.

"Namun langkah politik presiden Jokowi ini tidak sepenuhnya bisa diterima, ini akan menjadi “preseden” buruk di mana presiden yang sedang berkuasa tanpa rasa malu menjadikan dirinya makelar demi kepentingan politik temporal dan merendahkan dirinya sendiri," kata Pangi dalam keterangannya, Kamis, 18 Mei 2023.

Menurut Pangi, seorang presiden sudah selayaknya naik level menjadi negarawan, bukan hanya sekadar politisi pragmatis gila kuasa. Terlibat aktif dalam melakukan negosiasi hingga menunjukkan dukungan secara terbuka, menurut Pangi akan memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Netralitas akan menjadi isapan jempol baik dari penyelenggara dan bahkan dari aparat negara yang lain (ASN, TNI-POLRI). Itu artinya penyelenggaraan pemilu yang curang sudah di depan mata," kata Pangi.

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | FAJAR PEBRIANTO | DANIEL A. FAJRI | M. JULNIS FIRMANSYAH

Pilihan Editor: Ragam Perasaan Surya Paloh Soal Penetapan Tersangka Johnny G. Plate, Ungkap Kegundahan