Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, memaparkan hasil survei Charta Politika untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di Hotel Harris FX Sudirman, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.
TEMPO.CO, Jakarta -Kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat pesat dalam survei terbaru Charta Politika Indonesia. Dalam survei yang digelar pada 2-7 Mei 2023 itu, tingkat kepuasan mencapai 79,1 persen atau menjadi yang tertinggi sejak Februari 2020.
"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat mengalami peningkatan signifikan pada survei periode Mei 2023. Dilihat pada tren yang disajikan, kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini merupakan angka tertinggi, bahkan melebihi kepuasan kinerja pemerintah pada masa sebelum Covid-19 lalu," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam keterangannya, Senin, 15 Mei 2023.
Pada Februari 2023, tingkat kepuasan terhadap pemerintah hanya di angka 74 persen dan kini melonjak ke angka 79,1 persen. Meski begitu, tingginya angka tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan di bidang ekonomi.
Menurut hasil survei, hanya 62,6 persen responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia baik. "Selain itu, optimisme publik terhadap kondisi ekonomi satu tahun yang akan datang juga cukup tinggi, berada di atas 75 persen," kata Yunarto.
Tingkat kepercayaan publik meningkat di semua lembaga
Naiknya tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini juga dibarengi dengan naiknya tingkat kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Secara umum kenaikan tingkat kepercayaan publik terjadi hampir di semua lembaga, kecuali pada TNI dan Presiden yang terlihat stabil dibandingkan survei periode sebelumnya.
Contoh lembaga negara yang mengalami peningkatan kepuasan seperti Polri yang pada survei sebelumnya 66 persen menjadi 70 persen, Mahkamah Agung dari 77 persen menjadi 81 persen, kemudian MPR dari 70 persen menjadi 74 persen.
Survei yang dilakukan Charta Politika Indonesia ini digelar dengan metode wawancara wawancara tatap muka di seluruh wilayah Indonesia. Metode sampling yang digunakan adalah multistage randomsampling dengan jumlah sampel mencapai 1.220 Responden.
Kriteria responden dalam survei ini adalah masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Quality control survei mencapai 20 peraenu dari total sampel dengan Margin of Error 2.82 persen.
Kritik Wacana Revisi UU TNI, PBHI Ungkap Ada 114 PSN Dijaga Militer Saat Ini
1 hari lalu
Kritik Wacana Revisi UU TNI, PBHI Ungkap Ada 114 PSN Dijaga Militer Saat Ini
Wacana Revisi UU TNI kembali mencuat, kritik mulai berdatangan. Salah satunya PBHI yang melihat kemiripan seperti era Orde Baru, hingga mengungkap 114 PSN yang kini dijaga TNI.
