TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak mempersoalkan menteri aktif untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024, asal tidak meninggalkan tugasnya. Kepala negara juga mengizinkan menterinya untuk cuti bila memang dibutuhkan.

"Kalau memang waktunya untuk kampanye kurang ya lebih baik cuti, saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar Undang-undang," kata Jokowi saat ditemui usai penanaman magrove serentak secara nasional di Taman Wisata Alam Mangrove Angke, Jakarta Utara, Senin, 15 Mei 2023.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi di samping Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bersiap akan maju dalam Pilpres 2024 nanti. "Khusus yang ini tadi, nanti tolong ditanya juga ke Pak Prabowo," kata dia.

Persilakan menteri maju caleg

Sebelumnya, Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya tidak mempersoalkan menterinya yang masih aktif menjabat mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif atau caleg. Bagi Jokowi, anak buahnya boleh saja maju jadi caleg sepanjang tidak mengganggu tugas harian.

"Yang harus kita tahu, secara aturan diperbolehkan," kata Jokowi dalam keterangan pers usai menghadiri acara Musyawarah Rakyat atau Musra di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 14 Mei 2023.

Menurut Jokowi, dia akan selalu mengevaluasi kerja para menteri. "Kalau mengganggu, memang kerjanya terganggu, ya ganti bisa, gitu aja," ujar kepala negara.

ICW dorong menteri mundur

Sebelumnya, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mendorong para menteri di Kabinet Indonesia Maju mundur dari jabatannya, jika ingin maju dalam Pemilu 2024, baik sebagai calon anggota legislatif (Caleg) maupun caon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres). Menurut Kurnia, bakal terdapat potensi konflik kepentingan jika menteri tetap menjabat.

"Misalnya, penggunaan aset dan fasilitas negara serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya," ujar Kurnia dalam keterangannya, Jumat, 12 Mei 2023.

Selain itu, Kurnia menyebut kinerja menteri juga diyakini tidak akan maksimal jika masih menjabat. Apa lagi jelang masa kampanye nanti, konsentrasi menjalankan mandat sebagai menteri akan sangat terganggu.

"Jika mereka tidak kunjung mengundurkan diri maka ICW mendesak Presiden mengambil sikap, misalnya memberhentikan mereka sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju," kata Kurnia.

Sama halnya dengan para menteri yang menjadi Caleg, Kurnia menyatakan konflik kepentingan dan masalah tidak maksimalnya menteri juga akan menjadi masalah bagi para menteri yang menjadi Capres atau Cawapres. Karena itu, dia juga mendesak mereka mundur dari jabatannya.

Deretan menteri yang akan maju

Sejumlah menteri sejauh ini dipastikan akan maju pada Pemilu 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya, memastikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk jadi Caleg.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga disebut akan memasukkan ketua umum mereka sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai caleg. Zulhas, sapaannya, disebut akan maju sebagai Caleg dari Dapil Jawa Tengah I.

Menteri lainnya yang juga menjadi Caleg adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dari PKB, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dari PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dari PBB, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo dari Perindo.

Sementara itu, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu disebut akan menjadi Capres atau Cawapres. Mereka diantaranya adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Pilihan Editor: Surya Paloh Soal Isu Jokowi Reshuffle Menteri NasDem: Kalau Sudah Tak Ada Kepercayaan, Sulit Sekali