TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginginkan sensus pertanian dilakukan setiap 5 tahun sekali karena biaya yang dikeluarkan sebenarnya tidak terlalu besar sekitar Rp 3 triliun saja. Keinginan ini disampaikan Jokowi menjelang pelaksanaan sensus pertanian 2023.

Pelaksanaan sensus pertanian terakhir dilakukan 10 tahun yang lalu yaitu pada 2013. Bagi Jokowi, jangka waktu ini terlalu lama. Sebab kondisi terus berubah setiap tahun, akan tetapi keputusannya masih memakai data 10 tahun yang lalu.

"Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya tidak akurat dan paling terupdate terkini," kata Jokowi saat membuka pelaksanaan sensus pertanian di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023.

Jokowi mengakui saat ini data soal lahan pertanian hingga pupuk masih sering tidak siap dan akurat. Itulah sebabnya dia menilai sensus pertanian ini begitu penting karena melibatkan hajat hidup orang banyak.

"Sehingga butuh akurasi kebijakan dan akurasi kebijakan butuh akurasi data. Kalau sudah kita putuskan pupuk subsidi, katakanlah 9 juta ton. Itu kan dari data memutuskan itu, tapi di lapangan banyak yang petani berteriak, pak pupuk enggak ada?" kata Jokowi.

Masalah ini, kata dia, bisa saja muncul karena sebenarnya yang kebutuhan pupuk subsidi bukan 9 juta ton, melainkan 13 juta ton. "Oleh karena itu saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini," kata kepala negara.

Jokowi berharap sensus ini betul-betul menghasilkan data yang terkini akurat dan terpercaya. Jokowi pun meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus ini yang nanti dilaksanakan dari 1 Juni sampai 30 Juli.

"Artinya 2 bulan selesai dan setelah itu kita mendapatkan sebuah data yang akurat dan berkualitas," ujar Jokowi.

Pilihan Editor: Jalan Politik Yusuf Mansur: Aksi 212, Dukung Jokowi, Kini Bacaleg dari Perindo