TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional atau PAN Eko Patrio mengatakan, anggapan bahwa artis tidak kompeten untuk maju sebagai bakal caleg di Pemilu 2024 salah. Menurut komedian itu, artis juga punya hak untuk dipilih dan memilih. Mereka juga punya kompetensi atau kemampuan masing-masing.

"Artis, Pekerja seni atau pengacara kan punya hak dipilih dan memilih gitu ya. Jadi jangan dikotak-kotakkin," ujar Eko saat ditemui di Kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Jumat, 12 Mei 2023.

Ia pun mencontohkan rekan seprofesinya yaitu Uya Kuya yang ikut mendaftar sebagai bacaleg DPR dari PAN. Menurut Eko, Uya merupakan sosok yang sangat kompeten.

"Uya Kuya belum menjadi anggota dewan, sudah bisa advokasi orang-orang, TKI, TKW," katanya. Tak hanya itu, menurut Eko, pembawa acara talk show dan pesulap itu bisa membongkar kehidupan dalam penjara.

"Jadi buat saya yaitu lah kita apresiasi. Jadi sekali lagi kalau artis, jangan dikotakkan semua sama," katanya.

Menurut Eko, selama ini artis yang telah duduk di kursi DPR juga telah menunjukkan kompetensinya. "Semua saya lihat ya, kita bicara sesuai dengan masing-masing komisi yang ada," ujar dia.

Banyak Artis yang Betah di PAN?

Pria bernama asli Eko Hendro Purnomo itu mengatakan banyak artis betah berada di PAN. Menurut dia, ada tiga alasan kenapa artis banyak bergabung ke PAN. Yang pertama, kata Eko, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan adalah sosok yang egaliter.

Yang kedua, kata dia, Zulhas adalah sosok pimpinan partai yang mengayomi. Dan terakhir, PAN memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para artis untuk berkiprah di partai itu.

"Begini kayak saya tadi bilang, Desi Ratna Sari perempuan tapi diberikan tugas yang begitu besar sebagai ketua pimpinan wilayah Jawa Barat yang 27 daerah pemilihan, itu kan dahsyat banget buat saya," ujarnya.

Sedangkan dari pengamatan Eko selama berkiprah di politik, tidak ada parpol yang memberikan kesempatan seluas itu. "Saya lihat belum ada ketua DPW dari perempuan yang diberikan kesempatan untuk menjadi ketua di salah satu provinsi, itu contohnya," ujarnya.

Pilihan Editor: Ragam Hasil Pengamatan Pra Pemilu 2024 Komnas HAM, Siapa Saja yang Rentan?