PDIP Tak Ingin Libatkan NU dalam Politik Praktis Jelang Pemilu 2024

Editor

Febriyan

Sabtu, 13 Mei 2023 10:23 WIB

Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 (TKRPP) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat, 12 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 (TKRPP) PDI Perjuangan menyebutkan per 11 Mei 2023, sudah memverifikasi 457 organ relawan Ganjar Pranowo yang telah mendaftar ke TKRPP serta menyiapkan kantor Sekretariat Pusat untuk relawan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Jalan Diponegoro nomor 72, Jakarta Pusat yang rencananya akan diresmikan pada 1 Juni 2023 TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ahmad Basarah menyatakan pihaknya tidak ingin menyeret Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik praktis menuju Pemilu 2024. Menurut Basarah, partainya menghormati NU sebagai organisasi keagamaan yang tak boleh diseret dalam urusan politik.

"PDIP menghargai dan menghormati eksistensi NU sebagai ormas keagamaan. Oleh karena itu, PDIP tidak akan menarik NU ke dalam pusaran politik karena kita menghomati betul," ujar Basarah saat dikonfirmasi, Sabtu, 13 Mei 2023.

Meski begitu, Basarah menyebut pihaknya tak menampik ada peran NU dalam perjalanan panjang kerja sama politik PDIP. Menurut Basarah, partainya menggandeng NU yang berlatar agamis untuk melengkapi kekuatan partai yang berlatar nasionalis tersebut.

"Seperti pada saat Ibu Mega menjadi Wapres bersama Presidennya Abdurrahman Wahid tokoh NU. Saat Ibu Mega jadi Presiden, Wapresnya Pak Hamzah Haz juga dari NU. Lalu kemudian Bu Mega pernah maju sebagai Capres 2004 bersama dengan Kiai Hasyim juga dari NU," kata Basarah.

Meski berkomitmen tidak akan membawa NU dalam politik praktis, Basarah menyebut pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Pemilu 2024. Komunikasi tersebut, kata Basarah, berupa silaturahmi dengan tokoh-tokoh di PBNU.

Advertising
Advertising

"Komunikasi kami sangat baik dan sangat intensif, begitu," kata Basarah.

PBNU minta pengurus jaga jarak dengan parpol

Sebelumnya, PBNU meminta agar semua pengurus menjaga jarak dengan partai politik menjelang Pemilu 2024. Pernyataan ini untuk menanggapi sikap beberapa kiai NU yang mulai ramai menyatakan dukungan kepada beberapa sosok capres, padahal organisasi tersebut menyatakan telah berkomitmen tidak cawe-cawe terkait urusan dukungan capres dan cawapres.

"PBNU akan mengambil jarak yang sama terhadap semua kekuatan partai politik. Sebagai jam'iyyah diniyah ijtima'iyyah, PBNU tidak dalam posisi dukung-mendukung capres/cawapres," Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU, Imron Rosyadi saat dihubungi Tempo, Senin, 27 Februari 2023.

Menurut Imron, NU tidak sedang menjauhi atau mendekati partai politik tertentu, tetapi ingin menjaga prinsip menjaga jarak yang sama dengan semua partai. Ia berharap prinsip PBNU ini dapat diikuti oleh para kiai NU.

"Jika menyangkut struktur NU, mereka pasti akan segaris dengan sikap PBNU. Warga Nahdliyyin secara umum juga memahami standing position PBNU. Mereka sudah matang dalam bersikap," kata Imron.

Dalam kancah politik Indonesia NU memang kerap menjadi rebutan. Pasalnya, organisasi keagamaan itu diyakini memiliki pengikut yang sangat besar. Tak hanya partai politik seperti PDIP, label sebagai kader NU juga diperebutkan oleh berbagai tokoh yang ingin maju pada pemilihan presiden atau Pilpres.

Berita terkait

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

1 jam lalu

PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP

Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

7 jam lalu

Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Modus Penyelewengan Dana BOS

10 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

20 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya

Baca Selengkapnya

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

20 jam lalu

PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

20 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

21 jam lalu

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini

Baca Selengkapnya

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

21 jam lalu

Ketua MK Sempat Tegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Izin Tinggalkan Sidang

Hakim MK menegur Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena meminta izin meninggalkan sidang, padahal sidang baru dimulai kurang dari 30 menit.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

22 jam lalu

Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet

Baca Selengkapnya

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

22 jam lalu

KPU Respons Kemarahan Hakim MK karena Absen di Sidang: Ada Agenda Penting Pilkada

Komisioner KPU Idham Holik angkat bicara usai Hakim MK Arief hidayat marah lantaran tak ada satu pun komisoner yang hadir di sidang sengketa pileg

Baca Selengkapnya