INFO NASIONAL - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan tiga poin penting Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Pertama, untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, dua untuk melanjutkan karakter kepemimpinan nasional yang kuat, dan terakhir yakni menghadapi geopolitik dunia yang sedang tidak baik-baik saja.

Dalam konteks pembangunan nasional, misalnya, seluruh Presiden Indonesia sejak era Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Joko Widodo, memiliki perspektif yang sama, bahwa pembangunan adalah proses yang bergerak progresif dan tidak boleh berhenti pada satu titik terminal periodisasi pemerintahan.

"Sebagaimana terlihat dari visi pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, wacananya telah mengemuka sejak tahun 1957, ditandai pencanangan Tugu Sukarno di jantung kota Palangkaraya. Selain untuk mengurangi beban Jakarta, pemindahan Ibu Kota juga dimaksudkan untuk menampilkan wajah baru Indonesia, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan Jawa," ujar Bamsoet saat memberikan kuliah umum kepada Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 Tahun 2023, di Kelas A, Gedung RE Martadinata, Seskoal, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2023.

Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, wacana pemindahan Ibu Kota Negara telah diinisiasi dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri. Keppres ini dipercaya sebagai embrio untuk mempersiapkan Jonggol sebagai Ibu Kota Negara.

Di era reformasi, wacana pemindahan Ibu Kota juga pernah dikemukakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hingga akhirnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi baru dapat direalisasikan.

“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar legalitas pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 27 persen dari total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp. 466 triliun," ucap Bamsoet.

Selain diatur dalam UU, pembangunan dan pemindahan IKN rencananya juga akan diatur dalam PPHN. Mengingat jika hanya diatur dalam Undang-Undang (UU), sangat rawan diganti atau bahkan dihentikan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Keberadaan PPHN akan memastikan kesinambungan pembangunan IKN Nusantara akan dijalankan oleh presiden pengganti Joko Widodo. Setidaknya membutuhkan waktu 10 hingga 20 tahun dalam proses pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.

"Keberadaan PPHN juga akan menjawab megatren dunia yang meliputi kemajuan teknologi, dinamika geopolitik dan geoekonomi global, demografi dunia, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, persaingan sumber daya alam dan perubahan iklim, yang semuanya akan berpengaruh pada pembangunan Indonesia," kata Bamsoet.

Acara kuliah umum itu turut dihadiri Komandan Laksda TNI Yoos Suryono Hadi, Kapusjianmar Laksma TNI Fauzi, Seklem Kolonel Laut (KH) Bambang Suharjo, Dirjianbangdik Kolonel (Mar) Tedy, serta Dirbin Kolonel Laut (T) Iwan Indrawan.

Adapun, Pasis Dikreg Seskoal Angkatan ke-61 Tahun 2023 diikuti 118 peserta perwira menengah (Pamen). Diantaranya, 101 Pamen TNI AL, 2 Pamen TNI AD, 2 Pamen TNI AU, 5 Pamen Polri, serta 8 Pamen dari militer mancanegara. Antara lain Arab Saudi, Australia, India, Malaysia, Pakistan, Philipina, Singapura, Srilanka, dan Amerika Serikat. (*)