Opsi Duet Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto Tengah Digodok Koalisi Inti Golkar-PKB

Reporter

Ima Dini Shafira

Editor

Febriyan

Rabu, 10 Mei 2023 17:43 WIB

Tim teknis Koalisi Inti yang terdiri atas Partai Golkar dan PKB bertemu di Pulau Dua Resto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2023. TEMPO/ IMA DINI SAFIRA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan Koalisi Inti tengah menggodok sejumlah opsi soal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah opsi menyandingkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

“Salah satu proposal adalah Prabowo Presiden, dan wakilnya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto,” kata Nusron di Pulau Dua Resto, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2023.

Koalisi inti digawangi oleh Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua partai menyatakan pembentukan koalisi inti untuk mewujudkan terciptanya Koalisi Besar yang merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR)

Gerindra dan PKB merupakan bagian dari KIR sementara Golkar bersama Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan bekerja sama dalam KIB.

Nusron buka opsi PPP tak masuk Koalisi Besar

Nusron menjelaskan, koalisi inti sedianya bertugas meleburkan KIB dengan KIR. Menurut dia, jika masing-masing koalisi bubar, ujungnya akan melebur jadi satu kesatuan.

Advertising
Advertising

Kendati demikian, dia mengatakan tidak semua parpol anggota koalisi akan melebur ke dalam koalisi besar. Dia mencontohkan partai yang sudah mengusung sosok tertentu dan menjalin kerja sama politik dengan partai lain. Misalnya, PPP yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo dan bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

“Kalau kemudian ada partai yang ikut dalam koalisi sebelumnya, dan kemudian dalam game ini dia tidak ikut, tentunya itu hak dia. Tapi kita tetap utuh bangunannya,” kata Nusron.

Nusron menyebut gagasan maupun tawaran-tawaran yang mencuat di meja perundingan bakal terus didiskusikan. Ia berharap jika capres yang dijagokan dari koalisi KIR, maka cawapresnya bisa berasal dari KIB.

“Kita kan berusaha saling tukar-menukar informasi, saling menerima. Bahwa kita akan menerima capres dari KIR, sebaliknya kami coba bagikan bagaimana supaya cawapresnya dari KIB,” kata dia.

PKB sebut banyak parpol yang mau bergabung dengan koalisi besar

Sementara Ketua DPP PKB Faisol Riza menyebut partainya bersama Golkar ingin jadi penyokong terbentuknya koalisi besar. Dia mengatakan saat ini sudah banyak parpol parlemen maupun non-parlemen yang hendak bergabung.

Bahkan, kata Faisol, ada partai yang mulanya mendukung Ganjar ingin merapat ke koalisi besar ini.

“Ada kemungkinan partai yang kabarnya dari awal mendukung Pak Ganjar, juga akan berbalik gabung ke koalisi ini,” kata Faisal.

Ide menduetkan Prabowo Subianto dengan Airlangga Hartarto sebelumnya telah mencuat setelah pertemuan pembentukan koalisi inti Rabu pekan lalu. Saat itu, Airlangga bertemu dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Opsi lainnya adalah memasangkan Prabowo dengan Muhaimin.

Berita terkait

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

4 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

17 jam lalu

Gerindra Jaring Tiga Tokoh Perempuan untuk Pilkada Semarang 2024, Begini Mekanismenya

Partai Gerindra akan berkomunikasi dengan semua parpol untuk Pilkada Semarang 2024.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

18 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

19 jam lalu

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

Ketua DPD Gerindra Jateng memastikan mereka telah mengantongi nama calon untuk ikut Pilkada 2024 di 25 kabupaten/kota dari internal partai.

Baca Selengkapnya

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

22 jam lalu

Airlangga Soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Semoga Geopolitik Berubah

Untuk jadi negara maju Airlangga sebut pemerintah memproyeksikan ekonomi harus di atas 5 persen

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

22 jam lalu

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

23 jam lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

23 jam lalu

Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil Gubernur mendampingi dia.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya