KPK Usul Napi Koruptor Ditahan di Nusakambangan, Ini Sejarah Pulau yang Disebut Pulau Penjara

Reporter

Tempo.co

Rabu, 10 Mei 2023 12:00 WIB

Petugas gabungan menyisir lokasi tenggelamnya kapal Pengayoman IV di perairan Pulau Nusakambangan (Segara Anakan), Kabupaten Cilacap, Jumat 17 September 2021. ANTARA/Sumarwoto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, telah mengungkapkan bahwa lembaga pemasyarakatan untuk narapidana kasus korupsi dianggap kurang memberikan efek jera yang cukup sehingga para narapidana mempertimbangkan lokasi alternatif. Salah satu lokasi alternatif yang disebutkan adalah Lapas Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Ghufron menjelaskan bahwa wacana tersebut muncul setelah adanya hasil kajian yang dilakukan oleh KPK. Meskipun begitu, ia menjelaskan bahwa kajian tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum menjadi keputusan final. Menurutnya, penjara di tempat lain mungkin dianggap biasa-biasa saja, sehingga diperlukan lokasi yang lebih menakutkan dan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para koruptor.

Sebelumnya, KPK juga melakukan kajian terkait permasalahan tata kelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Dalam temuan tersebut, KPK menemukan beberapa permasalahan seperti pengistimewaan narapidana korupsi dan rentannya korupsi pada pengelolaan Lapas di Indonesia. KPK merekomendasikan beberapa perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan mencegah terjadinya korupsi, salah satunya adalah penempatan narapidana korupsi di Lapas Nusakambangan.

Lalu, bagaimana sejarah soal Pulau Nusakambangan hingga dijuluki sebagai Pulau Penjara seperti Alcatraz?<!--more-->

Profil Nusakambangan, dikenal sebagai Pulau Penjara sejak masa penjajahan

Nusakambangan merupakan salah satu nama Pulau di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Cilacap Selatan yang dikelilingi perairan lepas Samudra Hindia.

Advertising
Advertising

Nusakambangan dianggap oleh, sebagian besar orang sebagai lokasi Lembaga Permasyarakatan (Lapas) berkeamanan tinggi di Indonesia. Bahkan, Pulau Nusakambangan dijuluki sebagai Pulau Bui atau Pulau Penjara.

Pulau Nusakambangan dikenal juga sebagai "Alcatraz ala Indonesia" karena terkesan angker dan menyeramkan. Pulau ini terkenal karena dijadikan lokasi eksekusi narapidana yang dijatuhi hukuman mati karena kejahatan yang tak terampuni. Tersedia berbagai jenis lapas di pulau ini, mulai dari lapas untuk teroris, pengedar narkoba, hingga pencuri kelas kakap.

Pulau Nusakambangan memiliki luas total 21.000 hektar dengan panjang sekitar 36 km dan lebar 4-6 km. Terdapat 12 rumah penjara yang tersebar di pulau ini dan terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pulau ini juga dikelilingi oleh perairan lepas Samudera Hindia.

Secara historis, Pulau Nusakambangan telah dikenal sebagai Pulau Penjara sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia pada tahun 1908. Pada saat itu, sebuah penjara didirikan dengan kapasitas hingga 700 orang. Setelah itu, Penjara Permisan dibangun di bagian selatan Pulau Nusakambangan.

Sejak masa penjajahan, narapidana yang ditampung di Pulau Nusakambangan dipekerjakan untuk mengelola perkebunan karet. Mereka diwajibkan untuk bekerja dan menghasilkan produk karet yang dijual oleh pihak penjara.<!--more-->

Ragam penjara di Nusakambangan

Dilansir lib.unnes.ac.id, pada 1912, Penjara Karang Anyar dan Penjara Nirbaya dibangun dengan daya tampung mencapai 750 tahanan. Selanjutnya pada 1924, dibangun Penjara Batu. Pada 1927, dibangun Penjara Besi dan dilanjutkan dengan pembangunan Penjara Gliger dan Penjara Karang Tengah pada 1928. Kemudian, penjara yang terakhir dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah Penjara Limus Buntu pada 1935.

Pernah ditetapkan sebagai monumen alam

Pulau Nusakambangan pernah ditetapkan sebagai monument alam berdasarkan Staatsblad Van Nederlandsc-hindie pada 1923. Namun, tidak berlangsung lama, Pemerintah Hindia Belanda kembali mengeluarkan peraturan baru. Berdasarkan keputusan dari Gubernur Jenderal Hindia-Belanda tanggal 24 Juli 1922 No. 25, Pulau Nusakambangan ditetapkan sebagai tempat hukuman bagi narapidana atas tindakan kejahatannya.

Keputusan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Staatsblad Van Nederlandsc-hindie tahun 1937 No. 369 yang menyebut Nusakambangan merupakan daerah tertutup untuk penyelidikan pertambangan dan kepentingan umum.

JULI HANTORO | MIRZA BAGASKARA | NAOMY A. NUGRAHENI

Pilihan Editor: Penjelasan KPK Soal Wacana Napi Korupsi Ditahan di Lapas Nusakambangan: Alasan, Harapan, hingga Rekomendasi

Berita terkait

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

6 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

16 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

23 jam lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

1 hari lalu

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

1 hari lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi Disebut Bukan Gratifikasi, Pukat UGM: Keputusan KPK Menyedihkan

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zaenur Rohman, merespons pernyataan KPK soal tindakan Kaesang Pangarep nebeng jet pribadi bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

1 hari lalu

Hasto PDIP Minta KPK Adil soal Kasus Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang

KPK menyimpulkan mpenggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan istrinya, Erina Gudono, tidak termasuk gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

2 hari lalu

Kejaksaan Tunggu Penyidik Serahkan Berkas Perbaikan Firli Bahuri

Kejaksaan sudah menyampaikan kepada Polda Metro perihal kekurangan yang perlu dilengkapi dalam berkas perkara Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

2 hari lalu

KPK Sebut Korupsi APD Kemenkes Diduga Rugikan Negara Rp 319 Miliar

KPK menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik pada Jumat, 1 November 2024.

Baca Selengkapnya