TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menilai sikap dan tindakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kala mengumpulkan para Ketua Umum parpol koalisi pemerintah, minus NasDem, tidak melanggar hukum maupun konstitusi. Menurut dia, wajar jika Jokowi ingin bersua dan berdiskusi dengan para pimpinan parpol koalisi pemerintah.

Bahkan, kata Viva, pertemuan itu memang harus dilakukan agar pemerintahan bisa berjalan baik dan kuat untuk mewujudkan good governance. Dia mengatakan persamuhan itu mendiskusikan masa depan bangsa dan mendengar aspirasi dari para parpol.

“Sikap dan tindakan Presiden Jokowi soal Pemilihan Presiden 2024 menurut PAN masih dalam koridor yuridis dan etis,” kata Viva dalam keterangannya, Selasa, 9 Mei 2023.

Viva turut mengamini pernyataan Jokowi yang menyebut jabatan presiden adalah jabatan politik dan jabatan publik. Sehingga, kata dia, keterlibatan presiden dalam pembicaraan maupun proses politik jadi sebuah keniscayaan.

Adapun secara etika politik, Viva menilai sikap Jokowi itu tidak melanggar apa pun. Menurut dia, Jokowi punya kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapa saja.

Misalnya, kata dia, dengan Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Menteri Perekonomian sekaligus Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, serta Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Pun dengan Gubernur. Viva menjelaskan, Jokowi juga dekat dengan sejumlah Gubernur, apalagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menyebut Presiden harus dekat dengan Gubernur mengingat pemerintahan provinsi adalah perpanjangan tangan pemerintahan pusat.

“Dari sisi etika politik, sikap presiden Jokowi juga tidak ada yang dilanggar jika mesti harus berjalan dan berkomunikasi dengan siapa saja,” kata dia.

Sebelumnya, Jokowi menuai kritik dari sejumlah kalangan karena mengumpulkan Ketua Umum koalisi pemerintah, namun tanpa NasDem. Salah satunya datang dari Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla alias JK.

Menurut JK, Partai NasDem mestinya diundang oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan Ketua Umum parpol pendukung pemerintah. Musababnya, NasDem masih jadi bagian dari parpol pendukung pemerintah.

Sehingga, jika persamuhan para Ketum parpol itu hendak membicarakan arah pembangunan bangsa ke depan, partai pimpinan Surya Paloh itu mestinya diundang. Menurut JK, pertemuan para Ketum parpol dengan Jokowi itu malah terkesan bermuatan politis.

“Kalau bicara pembangunan saja, mestinya NasDem diundang, kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik,” kata JK di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 6 Mei 2023.

Toh di sisi lain, JK menyebut absennya NasDem dalam pertemuan para Ketum parpol dengan Jokowi bukan kali pertama. Misalnya, pada Ahad, 2 April 2023 lalu, NasDem juga absen dalam acara Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri Jokowi dan parpol pendukung pemerintah.

JK mengingatkan, Jokowi seharusnya mencontoh kepemimpinan Megawati Soekarnoputri serta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Seorang Presiden, kata dia, mestinya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan.

“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY. Maka tidak terlalu melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu,” kata JK.

Pilihan Editor: Waketum dan Ketua DPP PAN Kompak Sebut Deklarator Relawan ANIES Bukan Kadernya