9 Mei 1998 Lawatan Terakhir Soeharto ke Kairo Sebelum Lengser Didesak Aksi Reformasi

Selasa, 9 Mei 2023 18:12 WIB

Presiden ke-2 Soeharto. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Mei 1998 menjadi bulan penuh kenangan bagi sejarah Indonesia. Tepat hari ini, 25 tahun lalu atau 9 Mei 1998, Soeharto melawat ke Mesir. Padahal keadaan dalam negeri sedang genting, tetapi Presiden RI ke-2 itu memilih menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G-15 di Kairo, Mesir.

Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto itu mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya harga BBM melonjak 71 persen. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.

Pada 4 Mei, kerusuhan kembali terjadi di Medan, Sumatera Utara. Akibat bentrok tersebut, sedikitnya 6 orang meninggal dunia. Kemudian pada 7 Mei terjadilah Peristiwa Cimanggis. Aksi demonstrasi mahasiswa menuntut reformasi lagi-lagi ditanggapi dengan kekerasan oleh aparat.

Menurut YLBHI sedikitnya 52 orang dibawa ke rumah sakit akibat peristiwa di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya, Cimanggis itu. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan. Sementara yang lain cedera akibat pentungan rotan dan iritasi mata karena gas air mata.

Sehari setelahnya, 8 Mei, terjadi Peristiwa Gejayan atau Tragedi Yogyakarta. Peristiwa bermula ketika mahasiswa melakukan aksi minta Soeharto mundur. Namun aksi itu berakhir menjadi peristiwa berdarah. Kekerasan yang dilakukan aparat menyebabkan ratusan korban luka. Satu orang atas nama Moses Gatutkaca meninggal dunia.

Advertising
Advertising

Di tengah kegentingan itu, pada 9 Mei 1998 Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G -15. Mengutip Majalah Tempo edisi Senin, 2 Oktober 2006, keadaan Indonesia kala itu digambarkan sebagai delman ditinggalkan kusir. Sang kusir, Soeharto, pelesir ke Kairo, Mesir. Kepergiannya ke Kairo itu tercatat sebagai perjalanan terakhirnya ke luar negeri sebagai kepala negara.

Pada 12 Mei, Tragedi Trisakti terjadi, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas dalam aksi demonstrasi yang berakhir dengan tindakan represif aparat. Keempatnya yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

Kerusuhan kembali terjadi pada 13 Mei di Jakarta, dan Solo. Soeharto memutuskan mempersingkat agendanya di Kairo untuk kembali ke Indonesia. Dalam pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatan presiden. Kerusuhan yang terjadi belakangan juga membuat etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.

Pada 14 Mei, demonstrasi terjadi hampir di seluruh kota di Indonesia. Gedung-gedung DPRD di daerah dikepung dan diduduki demonstran. Di Jakarta terjadi kerusuhan yang menyebabkan kebakaran. Akibatnya, ratusan orang dilaporkan meninggal dunia. Rentetan peristiwa ini kemudian dikenang dengan penamaan Tragedi Kerusuhan Mei 1998.

Masih menukil Majalah Tempo, Soeharto mencium kondisi gawat. Ia memilih pulang lebih cepat. Tanggal 15 Mei ia sudah mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dia segera mencoba pegang kendali. Semua pembantunya dipanggil satu per satu. Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, menteri-menteri bidang politik dan keamanan, panglima ABRI, Jaksa Agung, dan kepala intelijen. Semua melaporkan situasi senada, Ibu Pertiwi demam tinggi.

Sebagai militer, Soeharto lantas memilih mengendalikan pemegang kekuatan bersenjata. Dia angkat Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional. Wiranto, bekas ajudannya, yang waktu itu sebagai Panglima ABRI, ditunjuk jadi pimpinan. Bekas ajudannya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo H.S dijadikan sebagai wakil. Soeharto berharap, dia bisa memainkan peran lewat Wiranto.

Namun pengangkatan Wiranto justru memperkeruh internal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Beberapa orang di institusi itu merasa gerah. Salah satunya menantu Soeharto sendiri, Panglima Kostrad Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Prabowo datang ke mertuanya dan menyatakan ketidakpuasannya dengan penunjukan Wiranto.

Di tengah ramainya desakan agar mundur sebagai presiden, satu per satu orang-orang Soeharto mulai berpaling. Bahkan ABRI melalui pernyataan pers secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Nahdlatul Ulama atau NU yang meminta Soeharto turun panggung. Perpecahan di internal militer itu membuat ABRI menjadi dua kelompok, yaitu pro Prabowo dan pro Wiranto.

Soeharto pada akhirnya benar-benar sendiri di ujung kepemimpinannya. Bahkan pada 20 Mei, empat belas menterinya memutuskan menolak gabung dengan kabinet baru. Keesokan harinya, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan mundur. Rezimnya runtuh setelah tiga dekade berkuasa. BJ Habibie kemudian menggantikan peran Soeharto sebagai presiden.

Pilihan Editor: Presiden Soeharto Ternyata Pernah Berniat Lengser

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

2 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

2 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

5 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

6 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Universitas Al Azhar Mesir Buka Pendaftaran Beasiswa 2024, Cek Syarat dan Jadwal Tes Kompetensinya

15 jam lalu

Universitas Al Azhar Mesir Buka Pendaftaran Beasiswa 2024, Cek Syarat dan Jadwal Tes Kompetensinya

Kemenag buka pendaftaran uji kompetensi masuk Universitas Al Azhar Mesir pada 14-24 Mei 2024, cek syaratnya.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 hari lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya