TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa laporan mengenai dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kinerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Minteral (ESDM). Terlapor dalam kasus tersebut adalah Ketua KPK Firli Bahuri.

“Ya (hari ini) ada agenda pemeriksaan,” kata Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris lewat pesan teks, Selasa, 9 Mei 2023.

Mantan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan itu mengatakan Dewas mengagendakan pemeriksaan untuk pihak internal dan eksternal KPK hari ini. Akan tetapi, Haris belum membeberkan identitas yang diperiksa. “Klarifikasi pihak internal dan eksternal KPK,” kata dia.

Sebelumnya, Dewas KPK menerima laporan dugaan kebocoran dokumen di KPK dari beberapa pihak. Salah satu yang melapor adalah mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro. Dugaan kebocoran kasus di ESDM pertama kali diketahui ketika penyidik KPK menggeledah kantor Kementerian ESDM pada 27 Maret 2023.

Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan dokumen penyelidikan yang menyerupai Laporan Tindak Pidana Korupsi di kasus ESDM. Penyidik diketahui telah mengkonfirmasi temuan dokumen itu kepada pelaksana harian Direktur Jenderal Minerba Idris Froyoto Sihite. Dalam video yang tersebar di media sosial, nampak orang yang diduga Idris menyebutkan bahwa dokumen itu dia terima dari Menteri ESDM Arifin Tasrif. Arifin, kata dia, menerima dokumen itu dari Firli Bahuri.

KPK membantah adanya dugaan kebocoran dokumen itu. Meskipun demikian, Ali mempersilakan masyarakat mengadukan masalah itu jika memang memiliki bukti yang valid. "Sejauh ini informasi yang kami terima, tidak benar ya seperti apa yang dituduhkan tersebut," kata Ali.

Setali tiga uang, Kementerian ESDM juga membantah adanya kebocoran dokumen tersebut. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan kementeriannya tidak pernah menerima dokumen penyelidikan KPK. "Tidak ada (dokumen penyelidikan KPK) yang ditemukan di ruang Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM. Itu tidak benar,” kata Agung.

Pilihan Editor: Bantah OTT untuk Alihkan Isu Kebocoran Dokumen, KPK: Pernyataan Itu Dikeluarkan Orang yang Pro Koruptor