Survei Indikator Politik Indonesia Sebut Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Polri Naik Jadi 73,2 Persen

Senin, 1 Mei 2023 10:05 WIB

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kembali meningkat hingga mencapai 73,2 persen.

Berdasarkan hasil yang dirilis dari Indikator, lembaga yang dikomandoi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu meraih kepercayaan publik di atas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

"Tingkat kepercayaan terhadap lembaga negara Polri 73,2 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Korelasi Antara Approval Rating Presiden dan Dukungan Terhadap Calon Presiden dan Partai Politik Jelang 2024, Jakarta, Ahad, 30 April 2023.

Berdasarkan hasil Indikator, pada bulan Februari 2023 sebesar 70,8 persen. Dan kini, hasilnya 73,2 persen. Dalam survei tersebut, Burhanuddin juga menyatakan mayoritas masyarakat yang mengetahui adanya Posko Presisi di Mabes Polri merasa percaya program tersebut mampu memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat secara cepat dan akurat.

Sementara itu, Indikator Politik Indonesia juga menyatakan masyarakat juga merasakan manfaat nyata dari program Polri layanan Hotline 110. Survei juga menyebut mayoritas masyarakat merasa cukup dan sangat puas dengan kinerja kepolisian terkait dengan menyerap aspirasi warga, serta bertugas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Advertising
Advertising

"Mayoritas merasa cukup/sangat puas dengan kinerja kepolisian setempat dalam membangun komunikasi dengan warga dan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat," tutur Burhanuddin.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat menilai sangat baik hubungan sinergitas TNI-Polri di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Hasilnya, 76,6 persen menilai baik dan 7,7 persen merasa sangat baik hubungan dari kedua lembaga tersebut.

Survei terbaru Indikator Politik Indonesia ini dilakukan dalam kurun waktu 11 sampai 17 April 2023. Adapun metode yang digunakan dalam survei ini yaitu simple random sampling. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilu atau sudah berusia di atas 17 tahun.

“Sementara itu, responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka,” kata Burhanuddin

Ia menuturkan survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023 diikuti jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Adapun metode yang digunakan simple random sampling dengan ukuran sampel 1.220 responden dan memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check), di mana dalam quality control tidak ditemukan kesalahan yang berarti,” tutur dia.

Pilihan Editor: Survei Indikator Politik Indonesia, Partai Politik dan DPR Lembaga Yang Paling Tidak Dipercayai Masyarakat

Berita terkait

Ketua Kompolnas Budi Gunawan: Polri Perlu Didukung untuk Bantu Program Prioritas Pemerintah

31 menit lalu

Ketua Kompolnas Budi Gunawan: Polri Perlu Didukung untuk Bantu Program Prioritas Pemerintah

Ketua Kompolnas Budi Gunawan menyebut Polri perlu diberdayakan dan terus dibangun.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

8 jam lalu

Kuasa Hukum Bantah Sahbirin Noor Menghilang seusai Jadi Tersangka KPK

Kuasa hukum Sahbirin Noor percaya diri bisa sukses menggugat penetapan tersangka oleh KPK.

Baca Selengkapnya

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

18 jam lalu

Menteri Hukum soal Nama Capim KPK yang Diserahkan Jokowi ke DPR: Tunggu Keputusan Prabowo

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan keputusan mengenai nasib Capim KPK yang diserahkan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Akan Rekrut 600 Personel untuk Ketahanan Pangan dan Membantu Makan Bergizi Gratis

19 jam lalu

Polri Akan Rekrut 600 Personel untuk Ketahanan Pangan dan Membantu Makan Bergizi Gratis

Polri menyatakan 600 personel itu nantinya akan menyiapkan dan membantu ketahanan pangan dan pemenuhan makan bergizi gratis.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

20 jam lalu

Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

Menteri Kehutanan Raja Juli menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk penyusunan MoU penegakan hukum di masalah kehutanan.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

1 hari lalu

KPK Panggil 2 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Shelter Tsunami

KPK belum mengumumkan dua nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi shelter tsunami di NTB.

Baca Selengkapnya

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

1 hari lalu

Pengusutan Kasus Firli Bahuri di Polda Metro Jaya Berlarut-larut: Ikan Busuk dari Kepala

Petinggi Polri harus mampu mengendalikan dan mengawasi para personelnya secara ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kasus Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

1 hari lalu

Kenali 7 Bentuk Modus Pencucian Uang atau TPPU, Termasuk Mingling yang Diduga Dilakukan Harvey Moeis

Money laundering atau pencucian uang, modusnya bermacam-macam. Berikut 7 bentuk modus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang sering dilakukan.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Pegawai Kementerian Komdigi Pasang Badan untuk 1.000 Situs Judi Online, Segini Keuntungannya

1 hari lalu

Serba-serbi Pegawai Kementerian Komdigi Pasang Badan untuk 1.000 Situs Judi Online, Segini Keuntungannya

Pegawai Kementerian Komdigi diduga terlibat kasus judi online. Tak kurang 1.000 situs judi online dijaga agar tak diblokir. Berapa keuntungannya?

Baca Selengkapnya

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

1 hari lalu

IM57+ Institute Kritik Sikap KPK Soal Kasus Fasilitas Jet Pribadi untuk Kaesang: Tidak Konsisten dan Preseden Buruk

IM57+ Institute mengkritik Sikap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas jet pribadi untuk Kaesang dan istrinya, apa katanya?

Baca Selengkapnya