Survei Indikator Politik Indonesia, Partai Politik dan DPR Lembaga Yang Paling Tidak Dipercayai Masyarakat

Editor

Febriyan

Minggu, 30 April 2023 16:56 WIB

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melaporkan beberapa akun yang menuding dirinya menerima uang terkait hasil quick count lembaganya ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 22 April 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia atau IPI kembali mengeluarkan survei kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga negara. Hasilnya, partai politik dan DPR menjadi lembaga yang mendapatkan penilaian paling rendah dari masyarakat.

Direktur IPI Burhanuddi Muhtadi mengatakan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik merupakan yang paling bawah. Ia menyebut partai politik hanya mendapat tingkat kepercayaan 61,8 persen dari para responden.

Berdasarkan hasil survei, bahkan hanya 2,8 persen masyarakat yang menyatakan sangat percaya terhadap partai politik, 58 persen menyatakan percaya. Sebanyak 30,8 persen menyatakan kurang percaya dan 4,2 persen menyatakan sangat tidak percaya. Sisanya, tidak menjawab atau tidak tahu.

“Secara konsisten partai politik ini stabil di peringkat paling bawah,” kata Burhanuddin pada Ahad 30 April 2023.

Survei ini dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 11-17 April 2023. Mereka melakukan wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden berusia lebih dari 17 tahun yang dipilih melalui metode acak bertahap atau multistage random sampling.

Advertising
Advertising

Indikator mengklaim survei ini memiliki toleransi sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Burhanuddin menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat tersebut memiliki peranan terhadap kinerja sebuah lembaga. Sementara itu, ia menyebut partai politik memiliki peranan besar di dalam tatanan kehidupan di Indonesia.

“Kewenangannya kan banyak kan. Mulai dari pencapresan, pemilihan pimpinan KPK, Kapolri, panglima TNI, tapi trustnya paling rendah,” ujarnya melalui siaran langsung dalam kanal YouTube Indikator Politik Indonesia.

DPR tak lebih baik dari partai politik

Selain itu, Burhanuddin juga mengungkap DPR juga tidak lebih baik dari partai politik berdasarkan tingkat kepercayaannya dari publik. Ia mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR hanya 63,4 persen yang menempatkannya satu strip di atas partai politik.

Hanya 4,7 persen masyarakat yang menyatakan sangat percaya kepada DPR dan 58,7 persen lainnya menyatakan percaya. Sebanyak 29 persen menyatakan kurang percaya dan 5,7 persen menyatakan sangat tidak percaya. Sisanya, sebanyak 1,9 persen tidak menjawab atau menyatakan tidak tahu.

“Kalau trust publik rendah terhadap lembaga demokrasi, jangankan kebijakan buruk, kebijakan yang baik pun akan dipersoalkan oleh publik. Inilah sebabnya DPR atau partai politik sulit di-approve oleh publik,” ujar dia.

TNI menjadi lembanga dengan tingkat kepercayaan publik tertinggi dengan 94,7 persen. Presiden meraih tempat kedua disusul empat lembaga penegak hukum yaitu: Kejaksaan Agung, Pengadilan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hasil survei itu juga menunjukkan tren penurunan kepercayaan publik terhadap DPR jika dibandingkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Februari lalu. Pada survei sebelumnya, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR masih berada di angka 68,3 persen sementara partai politik turun tipis dari 62,3 persen.

Berita terkait

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

35 menit lalu

Amankan World Water Forum Di Bali, Ditpolairud Polda Bali Kerahkan 2 Kapal dan 3 Helikopter

Ditpolairud Polda Bali kini melakukan pengamanan KTT World Water Forum ke-10 di Bali, kerahkan 2 kapal dan 3 helikopter.

Baca Selengkapnya

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

1 jam lalu

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.

Baca Selengkapnya

Partai Komunis Vietnam Tunjuk Kepala Kepolisian sebagai Presiden yang Baru

4 jam lalu

Partai Komunis Vietnam Tunjuk Kepala Kepolisian sebagai Presiden yang Baru

Partai Komunis Vietnam menunjuk Kepala kepolisian To Lam sebagai presiden Vietnam yang baru lewat sebuah perombakan kepemimpinan secara besar-besaran.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

13 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

14 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

15 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

17 jam lalu

Mentan Ajak Para Jenderal TNI Kawal Optimasi dan Pompanisasi

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, bersama para perwira tinggi Jenderal TNI siap bergerak bersama memastikan program optimasi lahan rawa (Oplah) dan pompanisasi di seluruh Indonesia berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

17 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya