Profil Panca Putra Simanjuntak, Kapolda Sumatera Utara yang Dapat Rapor Merah Anggota DPR RI

Sabtu, 29 April 2023 09:35 WIB

Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Dok. Polda Sumatera Utara

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Dapil III wilayah Sumatera Utara atau Sumut Junimart Girsang mendesak Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo segera mengevaluasi kinerja Kapolda Sumatera Utara Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak. Ia menyebutkan, akhir-akhir ini banyak kasus hukum di Sumut yang melibatkan oknum polisi sebagai tersangka.

Kapolri sudah seharusnya segera mengevaluasi Kapolda Sumut ini, karena sudah terlalu banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum polisi di Sumut ini sebagai tersangkanya, ini pun kasus yang baru terungkap,” ujar Junimart Girsang dalam keterangan pers dikutip laman resmi DPR, Jumat, 28 April 2023.

Hal itu menurut Junimart, menjadi rapor merah bagi Panca Putra. Dia juga menilai Kapolda Sumut seperti hanya terlihat tegas. Namun, kata Junimart, sebenarnya Panca Putra lembek ke internal. Bahkan cenderung hanya pencitraan.

“Kapolda ini sepertinya hanya terlihat tegas keluar tetapi lembek ke internalnya, bahkan cenderung euforia pencitraan,” kata dia.

Profil Panca Putra Simanjuntak

Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak merupakan seorang perwira tinggi Polri, sejak 24 Februari 2021 menjabat sebagai Kapolda Sumatera Utara menggantikan Martuani Sormin. Panca, sapaan Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak, merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada 1990. Dia berpengalaman dalam bidang reserse.

Advertising
Advertising

Adapun jabatan terakhir Panca sebelum jadi Kapolda Sumut adalah sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Dia pernah jadi Kapolres Banyumas, Kapolres Tegal pada 2010, Wadirreskrimsus Polda Jateng pada 2011, Dirreskrimsus Polda Kalteng pada 2012. Kemudian pada 2013 dia jadi Dosen Utama STIK Lemdikpol. Panca pernah mengemban jabatan Wadirtipidum Bareskrim Polri pada 2017.

Kemudian dia juga sempat berkarier di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai Direktur Penyidikan KPK pada 2018. Pada 2020 dia diamanahi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Sebelumnya akhirnya jadi Kapolda Sulut pada 2020 dan Kapolda Sumut pada 2021.

Selama menjabat sebagai Kapolda Sumut, banyak kasus-kasus besar yang berhasil ditangani Panca. Salah satunya menyelesaikan kasus kerangkeng manusia Langkat. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dua di antaranya adalah Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin dan anaknya Dewa Perangin Angin.

Di sisi lain, Panca pun sempat membuat kontroversi. Dia secara ujug-ujug meminta agar dirinya dicek soal apakah pernah terima uang judi. Hal ini disampaikannya setelah dia menggerebek tempat judi online di Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang. Terbaru, Panca bekerja hanya untuk pencitraan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR RI, Junimart Girsang.

Junimart menyinggung terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang perwira menengah polisi di Polda Sumut atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan yang terjadi pada 21 Desember 2022 lalu. Namun kasusnya baru ditindak, setelah viral di media sosial. Junimart mempertanyakan nasib kasus tersebut apabila tidak viral. Dia juga mempertanyakan apakah benar Kapolda Sumut tak mengetahui kasus tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana akhir kasus ini tadinya jika tidak viral di media sosial. Mungkin saja tidak ditindaklanjuti? Wong anak perwira Polisi kok. Sebaliknya kenapa Polda Sumut baru bertindak setelah viral? Apa mungkin sekelas Kapolda tidak mengetahui kasus ini sejak pasca kejadian? Atau jangan-jangan ada pembiaran, dusterungkap pamen ini menimbun solar digudang rumahnya. Ini yang baru terungkap. Mabes Polri wajib turun mengembangkan ini yang dugaan saya adalah sindikasi,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Pilihan Editor: Respons Mahfud MD tentang 2 Polisi, AKBP Achiruddin Hasibuan dan Kombes Teguh Triwantoro

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

31 menit lalu

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

KPK menjelaskan konstruksi perkara atas penetapan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan yang diperuntukkan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

54 menit lalu

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

Pasal 50 B Ayat 2 huruf c draf RUU Penyiaran mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

2 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

2 jam lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

3 jam lalu

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

Windy Idol diperiksa kembali sebagai tersangka pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

4 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

5 jam lalu

PN Jakarta Selatan Kabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor untuk Perbaikan Materi

PN Jakarta Selatan mengabulkan pengajuan pencabutan permohonan praperadilan oleh kuasa hukum bekas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Baca Selengkapnya

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

6 jam lalu

Eksepsi Eks Hakim Agung Gazalba Saleh: Penuntut Umum KPK Tak Berwenang Menuntut Perkara TPPU

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh keberatan mengenai kedudukan penuntut umum KPK yang tidak berwenang menuntut dalam perkara TPPU.

Baca Selengkapnya

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

8 jam lalu

Adu Sanggah soal Duit Rp 60 Miliar Seret Kepala Bea Cukai Purwakarta

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy terseret saling lapor ke polisi dan KPK soal uang Rp 60 miliar yang diduga digelapkan rekan bisnis.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

8 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya