Muhammadiyah Solo Desak Polri Segera Tahan AP Hasanuddin dan Thomas Djamaluddin

Kamis, 27 April 2023 15:07 WIB

Ilustrasi Bareskrim Polri. Foto ANTARA

TEMPO.CO, Solo - Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Solo mendesak kepolisian segera memproses dua peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang Hasanuddin atau AP Hasanuddin dan Thomas Djamaluddin, dalam kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap Muhammadiyah.

Melalui Pemuda Muhammadiyah bersama Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Solo, PD Muhammadiyah Kota Solo ikut melaporkan kasus itu secara resmi ke Mapolresta Solo, Kamis, 27 April 2023.

Ditemui awak media di sela-sela pelaporan kasus itu di Mapolresta Kota Solo, Kamis 27 April 2023, Koordinator Tim Advokasi Majelis Hukum PD Muhammadiyah Kota Solo, Sri Sujianto mengemukakan sebelum pelaporan, PD Muhammadiyah Kota Solo telah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan jajaran PP Muhammadiyah yang telah melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri.

"Kami juga sudah mengetahui dan berkoordinasi dengan PP Muhammadiyah terkait pelaporan kasus itu di Bareskrim. Namun karena semua daerah berbeda-beda potensi esensi penafsirnya itu maka (daerah) dipersilakan untuk melaporkan. Tinggal nanti Polresta Solo mengirimkan atas pelaporan itu dan pernyataan sikapnya seperti apa," ujar Sri.

Sehingga selain menyampaikan laporan atas kasus itu, PD Muhammadiyah Kota Solo sekaligus menyatakan sikap dan mendesak agar jajaran Polri segera menahan Thomas Djamaluddin dan AP Hasanuddin.

Advertising
Advertising

"Untuk laporannya kita tujukan kepada Polresta Kota Solo untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan agar polisi bisa segera menahan pihak terlapor,," ungkap Sri.

Sri menyatakan dalam kasus itu PD Muhammadiyah Kota Solo mengesampingkan restorasi justice (RJ). Hal itu mengacu pada Pasal 28 ayat (2) jis Pasal 45A ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jucnto Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 157 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 KUHP.

"Untuk sementara kita mengesampingkan RJ. Proses, tahan! Karena Pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 2 itu jelas, ancamannya 6 tahun untuk ITE, maka tahan!" tegasnya.

Adapun pelaporan kasus di Mapolresta Solo dilaksanakan Angkatan Muda Muhammadiyah Kota Solo yang diwakili oleh Reynal Falah selaku Ketua Umum Pemuda Muhammadiah Kota Solo, Pramuseto Rahman selaku Sekretaris Umum Pemuda Muhammadiyah Kota Solo, dan Ruzain Zarir Syaifullah Ahmad selaku Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Solo.

Pelaporan itu menurut Sri juga untuk mengantisipasi terjadinya kegaduhan, keresahan, dan potensi memecah belah umat Islam akibat ujaran kebencian yang dilontarkan pihak-pihak terlapor.

"Kami dari PD Muhammadiyah Kota Solo juga sudah kontak dan berkomunikasi dengan PD Muhammadiyah Jombang. Memang sudah ada tabayyun, damai oke. Tapi karena ada ujaran kebencian itu yang dikhawatirkan berpotensi membuat kegaduhan, membuat resah, serta memecah-belah umat Islam, maka hal itu tidak boleh dilestarikan," ucapnya.

Dalam surat laporan ke kepolisian, pihak pelapor dari Muhammadiyah Kota Solo juga menyertakan tangkapan layar postingan Thomas Djamaluddin di akun Facebooknya dan komentar dari AP Hasanuddin.

"Terkait isi (laporan), sebagaimana yang sudah kami sebarkan infomasinya di media sosial, jadi ini merupakan bukti awal atau permulaan bagi penyidik untuk melakukan pendalaman atas kasus tersebut," katanya.

Nama Andi Pangerang ramai di media sosial karena diduga mengunggah komentar bernada ancaman kepada Muhammadiyah. Pernyataan Andi disampaikan melalui kolom komentar Facebook milik Thomas Djamaludin.

Awalnya, Thomas menuliskan tentang keputusan Muhamadiyah tentang penentuan tanggal Idul Fitri 1444 Hijriah yang berbeda dengan pemerintah. Thomas menilai Muhamaddiyah sudah tidak taat kepada pemerintah. Status Thomas ini kemudian dikomentari oleh Andi Pangerang, seorang pakar astronomi dari BRIN. Andi mengunggah pernyataan berbau ancaman dengan me-mention akun Ahmad Fauzan S.

Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Apalagi Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui Gema Pembebasan? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat kegaduhan kalian,” tulis akun AP Hasanudin.

Belakangan, Andi telah membuat surat pernyataan yang menyatakan penyesalan dan permintaan maaf. Dia mengaku melakukan perbuatannya karena emosi. “Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh warga Muhammadiyah yang merasa tersinggung dengan komentar saya tersebut. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan semacam ini lagi di waktu mendatang,” kata dia dalam suratnya.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Polri Mulai Selidiki Kasus Ancaman Peneliti BRIN ke Warga Muhammadiyah

Berita terkait

Ketua Kompolnas Budi Gunawan: Polri Perlu Didukung untuk Bantu Program Prioritas Pemerintah

2 jam lalu

Ketua Kompolnas Budi Gunawan: Polri Perlu Didukung untuk Bantu Program Prioritas Pemerintah

Ketua Kompolnas Budi Gunawan menyebut Polri perlu diberdayakan dan terus dibangun.

Baca Selengkapnya

Viral Tanah Tenggelam di Mamuju, Peneliti BRIN Duga Beberapa Hal Ini Picu Likuifaksi

4 jam lalu

Viral Tanah Tenggelam di Mamuju, Peneliti BRIN Duga Beberapa Hal Ini Picu Likuifaksi

Tanah tenggelam di Mamuju dipicu beberapa hal, mulai dari kondisi lahan gambut, mobilitas alat berat, serta genangan air di musim hujan

Baca Selengkapnya

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

6 jam lalu

Respons Ridwan Kamil setelah Didukung Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin

Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin menuturkan Ridwan Kamil adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta.

Baca Selengkapnya

Polri Akan Rekrut 600 Personel untuk Ketahanan Pangan dan Membantu Makan Bergizi Gratis

20 jam lalu

Polri Akan Rekrut 600 Personel untuk Ketahanan Pangan dan Membantu Makan Bergizi Gratis

Polri menyatakan 600 personel itu nantinya akan menyiapkan dan membantu ketahanan pangan dan pemenuhan makan bergizi gratis.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

21 jam lalu

Kementerian Kehutanan Segera Susun MoU Baru dengan Polri untuk Penegakan Hukum

Menteri Kehutanan Raja Juli menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk penyusunan MoU penegakan hukum di masalah kehutanan.

Baca Selengkapnya

Catat, Ini Perkiraan Hari Raya Idul Fitri 2025 Versi Pemerintah

1 hari lalu

Catat, Ini Perkiraan Hari Raya Idul Fitri 2025 Versi Pemerintah

Kapan hari raya Idul Fitri 2025? Berikut ini perkiraannya versi pemerintah dan Muhammadiyah.

Baca Selengkapnya

Serba-serbi Pegawai Kementerian Komdigi Pasang Badan untuk 1.000 Situs Judi Online, Segini Keuntungannya

1 hari lalu

Serba-serbi Pegawai Kementerian Komdigi Pasang Badan untuk 1.000 Situs Judi Online, Segini Keuntungannya

Pegawai Kementerian Komdigi diduga terlibat kasus judi online. Tak kurang 1.000 situs judi online dijaga agar tak diblokir. Berapa keuntungannya?

Baca Selengkapnya

BMKG: Cuaca Hujan Merata di Jabodetabek Masih Akan Bertahan Beberapa Hari

2 hari lalu

BMKG: Cuaca Hujan Merata di Jabodetabek Masih Akan Bertahan Beberapa Hari

Peneliti BRIN ungkap permintaan kewaspadaan yang sama untuk hujan merata di Jabodetabek 2-3 hari ke depan, tapi berbeda penyebab.

Baca Selengkapnya

3 Faktor Penyebab Hujan Lebat di Jabodetabek Hari Ini Menurut Peneliti BRIN

2 hari lalu

3 Faktor Penyebab Hujan Lebat di Jabodetabek Hari Ini Menurut Peneliti BRIN

Hujan yang terjadi hari ini tidak didukung oleh monsoon Asia yang kuat yang biasa identik dengan datangnya musim hujan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Polri Tangkap 3 Tersangka Baru Kasus Judi Online Sindikat Cina, Dua Masih DPO

3 hari lalu

Polri Tangkap 3 Tersangka Baru Kasus Judi Online Sindikat Cina, Dua Masih DPO

Pada 8 Oktober lalu, Bareskrim Polri sudah menangkap 7 tersangka dalam kasus situs judi online sindikat Cina 8787 Slotini.

Baca Selengkapnya