Mahfud MD hingga Cak Imin Ingatkan Pemerintah Tak Antikritik dalam Kasus Tiktoker Bima Yudho Saputro

Reporter

Tempo.co

Selasa, 18 April 2023 19:04 WIB

TikToker, Bima Yudho Saputro yang viral setelah membuat video berjudul Alasan Lampung Gak Maju-Maju. Foto: TikTok/@Awbimaxreborn

Alumni Unila Bersatu: pemerintah jangan pamer kuasa

Kelompok organisasi yang bernama Alumni Universitas Lampung atau Unila Bersatu meminta Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tidak memamerkan kekuasaan dalam merespons kritikan dalam salah satu warganya, Bima Yudho Saputro, soal pembangunan infrastruktur di Lampung. Lewat akun TikTok @Awbimax Reborn, Bima mengkritik Lampung yang tak maju-maju.

Ketua Presidium Alumni Unila Bersatu Edy Karizal menilai Arinal, yang juga Ketua DPD Golkar Lampung ini, cenderung pamer kuasa ketika merespon kritik Bima yang bermukim di Australia. Edy menyebut pendekatan kekuasaan adalah sisa feodalisme Orde Baru yang sudah tidak relevan lagi dalam konteks modern.

"Dampak pamer kuasa semacam itu akan sangat buruk, baik bagi pengkritik, gubernur, dan Lampung secara keseluruhan", ujar Edy dalam keterangan tertulis, Minggu, 16 April 2023.

Pernyataan ini disampaikan Edy menyusul adanya pengakuan dari Bima, bahwa Arinal memaki-maki orang tuanya melalui sambungan telepon dan mengungkapkan kemarahan atas kritik yang dilontarkan. Tidak itu saja, kata Edy, orang dekat Arinal, pengacara Ginda Ansori Wayka, juga melaporkan Bima ke kepolisian atas kritik tersebut.

Ketika pendekatan kekuasaan dipakai, kata Edy, maka pengkritik seketika merasa terancam. Di sisi lain, popularitas gubernur cenderung akan jatuh dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Dalam situasi demikian, kata dia, warga menjadi gamang dan pemerintahan akan ragu dalam bertindak. Sehingga demokrasi dipertaruhkan dan warga secara keseluruhan akan dirugikan.

Di sisi lain, Edy menilai Arinal seharusnya fokus dalam upaya perbaikan dan peningkatan sarana prasarana infrastruktur. Arinal perlu memastikan agar prioritas pembangunan infrastruktur bisa berjalan lancar dengan melakukan pelbagai terobosan dan kreativitas pembiayaan. "Jangan kehilangan akal ketika APBD dinilai tidak memadai," ujar Edy.<!--more-->

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

3 hari lalu

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

Hakim Kanada menegaskan Universitas McGill tidak dapat membuktikan terjadi kekerasan dalam demo pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

3 hari lalu

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Kata Cak Imin, melarang penyiaran program investigasi dalam draf revisi UU Penyiaran sama saja dengan membatasi kapasitas paling berharga insan pers.

Baca Selengkapnya

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

4 hari lalu

Tolak Revisi UU Penyiaran, Mahfud Md Bilang Tugas Media Justru Lakukan Investigasi

Mahfud Md berujar pelarangan melakukan dan menyiarkan hasil investigasi untuk media sama saja seperti melarang peneliti melakukan riset.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

4 hari lalu

Mahfud Md Sebut Revisi UU Penyiaran Keblinger: Tugas Media Itu Investigasi, Kok Dilarang?

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengkritisi rencana DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau UU Penyiaran. Mahfud mengatakan aturan-aturan diusulkan dalam revisi undang-undang tersebut keblinger atau sesat.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

4 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

4 hari lalu

Menjelang Pilkada Jateng 2024, Menjaring Nama dan Peluang Koalisi Partai

Dari nama-nama yang muncul untuk bersaing di Pilkada Jateng, tak hanya politikus, ada polisi pangkat jenderal dan selebriti

Baca Selengkapnya

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

4 hari lalu

Penjelasan Mahfud Md Soal RUU MK yang Dia Sebut Kini Tak Lagi Jadi Ancaman

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi RUU MK yang baru saja diterima Menko Hadi Tjahjanto di tingkat Panja. Padahal, RUU tersebut sempat ditolak Mahfud.

Baca Selengkapnya

Diusung Jadi Cagub di Pilkada Jateng, Gus Yusuf: PKB Tidak Bisa Sendiri

6 hari lalu

Diusung Jadi Cagub di Pilkada Jateng, Gus Yusuf: PKB Tidak Bisa Sendiri

Gus Yusuf mengatakan PKB terus berkomunikasi dengan partai-partai lain untuk berkoalisi di Pilkada Jateng.

Baca Selengkapnya