TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan menyatakan pihaknya bakal menunjuk Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar untuk menggantikan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Hal ini imbas dari terjaringnya Adil dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengadaan jasa umrah.

"Iya, untuk memastikan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Meranti, jika Bupati ditahan maka Wakil Bupati akan melaksanakan tugas kepala daerah atau sebagai Plt Kepala Daerah," ujar Benni saat dihubungi Tempo, Jumat, 7 April 2023.

Meski begitu, Benni mengatakan Kemendagri menghormati dan akan mengikuti proses penegakkan hukum yang saat ini sedang dijalankan oleh KPK. Ia, menyebut pihaknya bakal menunggu hasil pemeriksaan serta kepastian status hukum Adil sebagai dasar dalam mengambil langkah dan kebijakan administratif sesuai peraturan yang berlaku.

"Jika nanti beliau ditahan, maka sesuai Pasal 65 UU 23 Tahun 2014, yang bersangkutan dilarang melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai Bupati," kata Benni.

Sebelumnya, KPK menggelar OTT ini pada Kamis, 6 April 2023. Dalam operasi itu KPK juga meringkus 24 orang lainnya yang terdiri dari Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan Badan Daerah, Kepala Bidang serta pejabat lainnya. Ajudan Bupati dan pihak swasta turut ditangkap.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penangkapan ini juga diduga terkait pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemotongan yang dilakukan diduga mencapai 5 sampai 10 persen.

Pilihan Editor: FIFA Bekukan Dana untuk PSSI, Menpora: Sangat Positif