Rafael Alun Ditahan KPK, Berikut Sederet Faktanya

Editor

Amirullah

Selasa, 4 April 2023 08:12 WIB

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 April 2023. Rafael ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sebesar 90.000 dolar AS atau yang mewakilinya dalam pemerikaaan perpajakan pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan.TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo ditahan Komisi Pmeberantasan Korupsi atau KPK pada Senin 4 April 2023. KPK menduga Rafael Alun telah menerima gratifikasi dengan memanfaatkan jabatannya sebagai pegawai pajak.

Berikut ini adalah kompilasi fakta penahanan Rafael Alun kemarin.

1. Gunakan Perusahaan untuk Menerima Gratifikasi

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Rafael Alun diduga sudah menerima gratifikasi sejak 2011 saat ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I.

“Dengan jabatannya tersebut diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya,” kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Advertising
Advertising

Firli menambahkan modus yang dipakai Rafael Alun adalah menggunakan perusahaan, yaitu PT Artha Mega Ekadhana, yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan. Ia menyebut pihak yang menggunakan jasa perusahaan tersebut adalah wajib pajak yang bermasalah.

“Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajaknya, RAT diduga aktif merekomendasikan PT AME,” ujar dia.

2. Gepokan Uang hingga Tas Mewah

Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Rafael Alun yang terletak di Simprug Golf, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti.

Pada saat konferensi pers penahanan, penyidik KPK memperlihatkan sejumlah alat bukti yang disita. Mulai dari puluhan tas bermerk, ikat pinggang, sepeda, dan uang senilai Rp 32 miliar yang disita oleh penyidik tempo hari dalam safe deposit box milik Rafael Alun.

"Ditemukan antara lain dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda serta uang," kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Adapun merek tas yang dapat terlihat adalah Channel, Dior, dan Louis Vuitton. Total barang yang disita ada 68 tas, 1 ikat pinggang, satu sepeda, 29 perhiasan dan uang dalam pecahan berbagai mata uang asing.

3. KPK Kejar Dugaan Pencucian Uang

Ketua KPK Firli bahuri mengatakan pihaknya akan mengenakan pasal TPPU kepada Rafael Alun setelah menjeratnya dengan pasal gratifikasi. Ia menyebut hal itu menjadi mungkin sebab pidana asal Rafael Alun sudah ditemukan oleh KPK.

"TPPU tentu akan kami lakukan karena asal mula tindak pidana tersebut adalah korupsi," kata Firli di kantornya, Jakarta, Senin, 3 April 2023.

Firli menjelaskan pengenaan pasal pencucian uang terhadap Rafael Alun dimaksudkan untuk memaksimalkan asset recovery. Sehingga, kata dia, KPK bisa menyita aset Rafael Alun lebih banyak lagi.

"Banyak orang tidak takut dengan lamanya penjara, tetapi para koruptor takut apabila dimiskinkan," kata dia.

4. Rafael Alun Bungkam

Pasca pengumuman penahanannya, Rafael Alun kemudian digiring oleh penyidik untuk menuju Rumah Tahanan KPK. Sembari mengenakan rompi oranye dan kedua tangan diborgol, Rafael Alun dikerubungi oleh wartawan yang mengajukan banyak pertanyaan kepadanya.

Rafael Alun yang disodori beragam pertanyaan tampak tidak menghiraukan semuanya. Ia diam dengan kepala tertunduk masuk ke mobil tahanan milik KPK.

Pilihan Editor: Cerita Endar Priantoro Temui Kapolri Setelah Dipecat Firli Bahuri dari KPK

Berita terkait

IM57+ Institute Nilai Penanganan Kasus Firli Bahuri sebagai Pertaruhan Integritas Presiden

14 menit lalu

IM57+ Institute Nilai Penanganan Kasus Firli Bahuri sebagai Pertaruhan Integritas Presiden

Ada kekhawatiran posisi Firli Bahuri yang pernah menjabat Ketua KPK berpotensi digunakan sebagai bahan bargaining dalam penanganan.

Baca Selengkapnya

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

23 menit lalu

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Pengacara Lukas Enembe

"KPK menyampaikan apresiasi atas putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang telah menolak permohonan kasasi dari terdakwa Stefanus Roy Rening."

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

2 jam lalu

Nurul Ghufron Bicara Soal Gratifikasi, Bandingkan Jet Pribadi Kaesang dan Rubicon Mario Dandy

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membandingkan kasus jet pribadi Kaesang Pangarep dengan Mobil Rubicon Mario Dandy.

Baca Selengkapnya

Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

3 jam lalu

Putusan PK Turunkan Hukuman Mardani H Maming Jadi 10 Tahun Penjara, KPK Singgung Soal Efek Jera

Mahkamah Agung dalam putusan PK menurunkan hukuman Mardani H Maming menjadi 10 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

4 jam lalu

KPK Tak Soal Menko Polkam Budi Gunawan Bentuk Desk Pencegahan Korupsi

Menko Polkam Budi Gunawan membentuk Desk Pencegahan Korupsi yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

8 jam lalu

KPK Periksa Ketua RT hingga Kepala Protokol Kalsel untuk Cari Sahbirin Noor

KPK menyatakan Sahbirin Noor melarikan diri setelah menjadi tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

8 jam lalu

Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani H. Maming, Hukumannya Jadi 10 Tahun

Mahkamah Agung mengabulkan PK Mardani H. Maming, Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

9 jam lalu

Kuasa Hukum Sebut Sahbirin Noor Masih di Indonesia, tapi Tak Tahu di Mana

Kuasa hukum Sahbirin Noor mengatakan kliennya tak mungkin ke luar negeri karena sudah dicekal.

Baca Selengkapnya

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

9 jam lalu

PK Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Dikabulkan MA, Hukuman Diperingan

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PK Mardani Maming.

Baca Selengkapnya

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

11 jam lalu

Pengacara Tom Lembong Buka Suara Soal LHKPN Kliennya Tak Cantumkan Aset Rumah, Tanah, dan Kendaraan

Pengacara Tom Lembong akhirnya buka suara soal LHKPN yang dilaporkan kliennya tidak memiliki aset rumah, tanah, dan kendaraan.

Baca Selengkapnya