TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Pasar Maros di Sulawesi Selatan untuk mengecek stabilitas harga sejumlah komoditas di sana menjelang Lebaran 2023. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi sekaligus membeli sekilo cabai merah di pasar tersebut.

"Karena cabai saya lihat di Jawa harganya sudah Rp 90 ribu, Rp 80 ribu, di sini masih Rp 40 ribu, ya saya coba pedes mana (dengan cabe di Jawa). Di sini sudah Rp 40 ribu pedas, berarti baik," ujar Jokowi seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 29 Maret 2023.

Selain membeli cabai, Jokowi juga mengecek stok harga sembako seperti beras hingga minyak goreng. Menurut Jokowi, harga beras di sana sudah cukup turun namun masih bisa lebih murah karena Maros merupakan lumbung beras dan panen raya baru saja dilakukan.

"Kemudian bawang merah juga bagus stabil, bawang putih juga stabil, yang kurang memang minyak. Minyak yang Rp14 ribu- Rp15 ribu, Minyak Kita, nanti akan saya telepon ke Jakarta untuk pasokan ke sini diperbanyak," kata Jokowi.

Jokowi Pastikan Sembako Cukup Menjelang Lebaran

Jokowi menyebut saat ini pasokan bahan pokok masih aman menjelang Lebaran 2023. Meski begitu, Jokowi menyebut pemerintah saat ini berusaha memenuhi pasokan sembako di seluruh provinsi di Indonesia jelang Hari Raya. Salah satu pasokan sembako yang harus segera dipenuhi agar harganya tetap stabil adalah telur.

"Karena telur juga di Jawa ada kenaikan. Ini saya kira ingin melihat betul-betul bahwa inflasi terkendali, harga itu naik satu, dua, barang biasa, kalau Lebaran terjadi seperti itu, tapi memastikan bahwa pasokan itu harus ada," kata Jokowi.

Soal pasokan minyak goreng hingga beras di daerah, Jokowi menyebut bakal segera meminta kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan di daerah. Menurut Jokowi, kenaikan harga minyak goreng dan beras hampir terjadi di setiap daerah.

"Kemarin di Ende, di Maumere, berasnya juga kita cek pasokannya turun sehingga harga naik, langsung drop. Biasanya gitu, ya," kata Jokowi.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Pembangunan Transportasi Publik di Jakarta Terlambat 30 Tahun