TEMPO.CO, Jakarta - Kabar adanya ketua umum partai politik di luar Koalisi Perubahan yang ingin menjadi pendamping calon presiden (Capres) Anies Baswedan mendapatkan tanggapan dari Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Menurut Herzaky, jika parpol lain ingin perubahan, hendaknya jangan terbalik, jangan justru mengajukan syarat baru mau gabung ke Koalisi Perubahan.

Menurut Herzaky, tiga partai anggota Koalisi Perubahan - Demokrat, NasDem, dan PKS - telah secara jelas menyatakan mereka menyerahkan soal penentuan baka calon wakil presiden kepada Anies. Herzaky juga menyatakan bahwa mereka telah menetapkan kriteria calon pendamping Anies tersebut.

"Jadi, jangan dibalik. Mau bergabung dengan kami, lalu malah memberikan syarat. Minta ini itu," ujar Herzaky saat dihubungi, Ahad, 26 Maret 2023. "Apalagi untuk urusan cawapres sudah jelas."

Herzaky mengatakan kalau pihaknya sangat terbuka dengan parpol lain yang ingin merapat dan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Asalkan, kata Herzaky, parpol tersebut memiliki banyak kesamaan dalam mengusung agenda perubahan sebagaimana yang diamini oleh Koalisi Perubahan.

"Selama memiliki visi misi, platform, semangat yang sama-sama memperjuangkan perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Kesamaan visi misi serta berbagai agenda Perubahan tersebut, menurut Herzaky, didapuk dari bermacam-macam harapan rakyat, yang menginginkan perubahan dan perbaikan.

Dia juga menambahkan, jika memang menginginkan perbaikan dan perubahan untuk rakyat, hendaknya partai lain bergabung bersama Demokrat, Nasdem, dan PKS di Koalisi Perubahan.

Demokrat membantu Anies dalam penentuan Cawapres

Sebagai bagian dari Koalisi Perubahan, Herzaky menyatakan pihaknya saat ini tengah membantu Anies Baswedan dalam menentukan pasangannya. Dia mengatakan Demokrat membantu memastikan jika calon pasangan yang dipilih memiliki potensi menyumbang kemenangan.

Tak hanya itu kata Herzaky, Demokrat juga bantu memastikan jika bakal cawapres tersebut memiliki kesamaan visi dan misi dengan Anies dan Koalisi Perubahan.

"Bukan kawin paksa," kata dia.

Dengan bantuan tersebut, menurut dia, pasangan yang akan mereka usung nantinya bisa bekerja setulus hati.

"Untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan bagi Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

PKS sebut ada ketum parpol lain yang ingin jadi Cawapres Anies Baswedan

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengungkapkan adanya ketua umum (ketum) partai politik (parpol) lain yang hendak merapat ke Koalisi Perubahan asalkan mendapatkan kursi sebagai pendamping Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat, yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi Cawapres,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan pada Jumat, 24 Maret 2023.

Sohibul mengungkapkan ketum parpol ini berada di luar anggota koalisi. Dia menyebut selama ini ketiga partai koalisi memang berkomunikasi dengan partai lain. Kendati tidak menerangkan secara eksplisit parpol yang dimaksud, namun Sohibul menyebut parpol ini merupakan parpol parlemen.

PKS, Demokrat dan NasDem secara remi telah mendeklarasikan Koalisi Perubahan pada Jumat lalu, 24 Maret 2023. Mereka menandatangani piagam yang diantaranya berisi soal pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dalam piagam itu juga ditegaskan bahwa pemilihan calon wakil presiden diserahkan kepada Anies.