JAKARTA - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Nono Sampono menepis rumor pencabutan Rancangan Undang-Undang atau RUU Daerah Kepulauan. Dalam wawancara dengan Tempo, Nono mengatakan hingga kini RUU Daerah Kepulauan masih masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023 di DPR.

"Tidak ada pencabutan," kata Nono. Pernyataan Nono Sampono ini bertujuan mengklarifikasi rumor yang beredar tentang penarikan RUU Daerah Kepulauan yang digantikan dengan RUU tentang Desa oleh DPD.

Anggota DPD RI yang mewakili Provinsi Maluku ini menjelaskan, tidaklah mudah mencabut rancangan undang-undang yang sudah diajukan dan masuk dalam program legislasi DPR, kemudian menggantikannya dengan RUU yang lain. Terlebih, menurut dia, hingga kini surat presiden atau supres yang memerintahkan tujuh kementerian untuk membahas RUU Daerah Kepulauan masih berlaku. "Selama presiden belum mencabut surat tersebut, artinya masih berlaku," ujarnya.

Pada masa kerja DPR periode 2014-2019, telah terbentuk panitia kerja RUU Daerah Kepulauan dan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan tujuh kementerian untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama DPR. Tujuh kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Untuk diketahui, terdapat mekanisme apabila terjadi pencabutan atas sebuah rancangan undang-undang sebagaimana halnya persetujuan terhadap sebuah RUU. Terlebih jika sudah terbentuk panitia khusus, maka proses pencabutan sebuah RUU harus disepakati oleh DPR, pemerintah, dan DPD dalam forum tersendiri.

Hingga kini, ada kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKS). Kesepakatan yang diteken pada 6 Oktober 2021 itu berisi kesepahaman di antara tiga pihak tentang pentingnya RUU Derah Kepulauan sebagai desain hukum untuk menghadirkan negara dalam upaya mempercepat pembangunan daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah berciri kepulauan.

Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh pihak DPD, DPR, dan BKS. Berikut rinciannya:

• Ketua DPD RI: AA Lanyalla Mahmud Mattaliti
• Wakil Ketua I DPD RI: Nono Sampono
• Wakil Ketua II DPD RI: Mahyudin
• Wakil Ketua III DPD RI: Sultan B. Najamudin
• Wakil Ketua DPR RI: Rachmad Gobel
• Anggota DPR RI: Mercy Chriesty Barends
• Gubernur Sulawesi Tenggara: Ali Mazi
• Gubernur Kepulauan Riau: Ansar Ahmad
• Gubernur Kepulauan Bangka Belitung: Erzaldi Rosman
• Gubernur Nusa Tenggara Barat: Zulkieflimansyah
• Gubernur Nusa Tenggara Timur: Viktor Bungtilu Laiskodat
• Gubernur Sulawesi Utara: Olly Dondokambey
• Gubernur Maluku: Irjen Pol. (Purn.) Murad Ismail
• Gubernur Maluku Utara: Abdul Gani Kasuba

Dalam rapat paripurna DPR pada 15 Desember 2022, DPR menyetujui 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Satu dari 39 RUU itu adalah RUU Daerah Kepulauan. Dalam situs resmi DPR, RUU Daerah Kepulauan juga masih tercantum dalam Progrm Legislasi Nasional Prioritas.

"RUU Daerah Kepulauan ini akan terus diperjuangkan untuk menjadi undang-undang dan kita sudah hampir berada di ujung. Undang-undang ini harus dilihat sebagai bentuk kehadiran negara bagi terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan merata," ujar Nono Sampono mengakhiri wawancaranya dengan TEMPO. (*)