TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengimbau agar elit politik memberikan pernyataan yang jelas dan gamblang setelah bakal calon presiden Anies Baswedan menuduh ada seorang menteri koordinator atau menko yang mau mengubah konstitusi.

“Sebaiknya di antara kita semua, elit-elit politik ini betul-betul beri statement yang clear and clean. Jangan timbulkan tafsir politik, apalagi ini bisa mengarah ke personal. Tidak jelas siapa. Belum tentu juga yang diduga betul. Itu kan harus klarifikasi,” kata Ahmad Doli saat ditemui di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 19 Maret 2023.

Pasalnya, lanjut Doli, pernyataan Anies dilontarkan saat situasi politik saat ini sedang dalam tensi tinggi. Ia mengingatkan masyarakat juga sedang mencermati semua elit-elit politik. Menurutnya, apa yang disampaikan elit politik ini jangan sampai menimbulkan polemik baru di publik.

“Bisa ganggu segala macam. Sekarang konsentrasi kita butuh energi besar. Pascapandemi kita belum selesai. Pemulian ekonomi harus dijaga. Lalu persiapan pemilu yang energinya juga cukup besar,” tutur Doli.

Tanggapan singkat dari Airlangga Hartarto

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hanya menanggapi singkat tudingan Anies tersebut.

Menko ada empat,” kata Airlangga usai memberikan pengarahan kepada fungsionaris partai di kantor DPP Golkar di Jakarta Barat, Ahad, 19 Maret 2023.

Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki empat menko, yakni Menteri Perekonomian; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi; dan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan hanya MPR RI yang bisa mengubah konstitusi UUD 1945.

“Sesuai UUD, yang bisa mengubah ya MPR,” kata Wakil Ketua Umum Golkar yang biasa disapa Bamsoet ini.

Anies sebut ada Menko yang mau ubah konstitusi

Pernytaaan Anies Baswedan itu disampaikan saat dia berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kesatuan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023.

Awalnya, Anies mengatakan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit dan nilai bangsa Indonesia begitu besar. Menurut Anies, hal itu tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas demokrasi.

Anies bercerita, dirinya tidak pernah membayangkan ada petinggi yang terang-terangan mengajak mengubah konstitusi. Toh kalaupun ada gagasan itu, kata dia, maka biasanya dilakukan dalam forum-forum tertutup. Ia mengaku tidak pernah membayangkan seorang Menteri Koordinator membicarakan ihwal gagasan mengubah konstitusi. Menurut Anies, orang-orang yang tidak komit pada demokrasi inilah yang mesti dilawan.

“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.

Anies menjelaskan, yang dilawan bukanlah orangnya. Ia menyebut perlawanan mesti dilakukan terhadap wacana mengubah konstitusi itu demi menyelamatkan semangat reformasi. “Karena kalau tidak, maka (semangat reformasi) akan rusak,” ujar Anies.

Isu akan perubahan UUD 1945 sempat mencuat setelah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim adanya desakan dari masyarakat untuk menunda Pemilu 2024. Penundaan pemilu hanya bisa dilakukan jika UUD 1945 diubah. Karena, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Anies Baswedan sendiri calon presiden yang dipastikan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies telah mengantongi dukungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membentuk Koalisi Perubahan.

EKA YUDHA SAPUTRA | IMA DINI SHAFIRA