TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi tuduhan Anies Baswedan yang mengatakan ada menteri koordinator atau menko yang ingin mengubah konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945.

Namun Airlangga enggan bicara banyak. Ditemui saat keluar dari kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta Barat, Ahad, 19 Maret 2023, Airlangga hanya menjawab singkat.

“Menko ada empat,” kata Airlangga usai menghadiri acara pengarahan kepada para Fungsionaris dan Bakal Calon Legislatif tingkat pusat..

Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki empat menko, yakni Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md; Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Bamsoet sebut hanya MPR yang bisa ubah UUD 1945

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan hanya MPR RI yang bisa mengubah konstitusi UUD 1945.

“Sesuai UUD, yang bisa mengubah ya MPR,” kata Wakil Ketua Umum Golkar yang biasa disapa Bamsoet ini.

Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut ada menko yang mau mengubah konstitusi saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023.

Awalnya, Anies mengatakan tantangan dan dinamika untuk mengembalikan spirit dan nilai bangsa Indonesia begitu besar. Menurut Anies, hal itu tercermin dari perasaan banyak orang mengenai kualitas demokrasi.

Anies mengaku kerap mendapatkan banyak pertanyaan ihwal kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Alih-alih menyinggung kualitas demokrasi yang menurun, Anies menyebut adanya orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap demokrasi lah yang saat ini lebih berani mengungkapkan pikirannya.

“Saya ulang, mereka yang tidak komit pada prinsip demokrasi, sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya,” kata Anies.

Anies sebut ada Menko yang mau ubah UUD 1945

Anies bercerita, dirinya tidak pernah membayangkan ada petinggi yang terang-terangan mengajak mengubah konstitusi. Toh kalaupun ada gagasan itu, kata dia, maka biasanya dilakukan dalam forum-forum tertutup.

Ia mengaku tidak pernah membayangkan seorang Menteri Koordinator membicarakan ihwal gagasan mengubah konstitusi. Menurut Anies, orang-orang yang tidak komit pada demokrasi inilah yang mesti dilawan.

“Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung,” kata Anies.

Anies menjelaskan, yang dilawan bukanlah orangnya. Ia menyebut perlawanan mesti dilakukan terhadap wacana mengubah konstitusi itu demi menyelamatkan semangat reformasi. “Karena kalau tidak, maka (semangat reformasi) akan rusak,” ujar Anies.

Isu akan adanya Amandemen UUD 1945 sempat mencuat setelah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim adanya desakan dari masyarakat untuk menunda Pemilu 2024. Penundaan pemilu hanya bisa dilakukan jika UUD 1945 diubah. Karena, Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyebutkan pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Anies Baswedan sendiri calon presiden yang dipastikan bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Anies telah mengantongi dukungan dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang membentuk Koalisi Perubahan.

EKA YUDHA SAPUTRA | IMA DINI SHAFIRA