Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Gelar Rakernas VII di Bengkulu

Reporter

M Rosseno Aji

Editor

Amirullah

Jumat, 17 Maret 2023 09:40 WIB

Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) di Stadion Barnabas Youwe, Wilayah Adat Tabi, Papua pada Sabtu malam (29/10/2022) dan akan menakhodai kerja-kerja AMAN untuk periode 2022-2027.

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) akan menggelar Rapat Kerja Nasional ke VII di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Rakernas akan digelar selama 3 hari pada 17-19 Maret 2023 dan berpusat di Kutei Lubuk Kembang.

Ketua Pengurus Harian AMAN Wilayah Bengkulu, Deff Tri Hardianto mengatakan acara ini akan diikuti oleh 300 perwakilan masyarakat adat se-Indonesia. "Rakernas VII AMAN akan digelar selama tiga hari dan diikuti sekitar 300 perwakilan masyarakat adat se-Indonesia," kata Deff, Kamis, 16 Maret 2023.

Deff mengatakan Rakernas ini merupakan tindak lanjut dari Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI) di Papua pada Oktober 2022. Dia bilang dalam Rakerna ini akan dibahas rancangan kerja organisasi untuk 5 tahun ke depan.

"Seluruh target dan rencana kerja AMAN ke depan, akan diputuskan di Rakernas ini," kata Deff.

Ketua Pengurus Daerah AMAN Rejang Lebong Khairul Amin mengatakan rapat kerja ini akan dibarengi dengan Peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara (HKMAN) yang diperingati setiap tanggal 17 Maret.

Advertising
Advertising

Kirab budaya akan digelar untuk memperingati hari jadi AMAN tersebut. Dalam kirab itu, kata dia, ratusan masyarakat adat akan berjalan bersama memakai pakaian khas adat dari seluruh Nusantara.

Setelah acara kirab itu, kata dia, akan digelar dialog umum yang melibatkan banyak pihak untuk mendorong komitmen berkelanjutan dari pemerintah dalam mengakui dan melindungi masyarakat adat. "Kami berharap ada komitmen berkelanjutan dari Pemkab Rejang Lebong untuk terus mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat," kata dia.

Dorongan terhadap pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat adat tak hanya dilakukan di tingkat lokal. Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan masyarakat adat mendesak adanya regulasi tingkat nasional yang dapat melindungi, menghormati dan memenuhi hak masyarakat adat. Salah satunya adalah mendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Namun, kata dia, sejak diajukan pada 2009, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih jalan di tempat.

Sementara di sisi lain, pemerintah malah menerbitkan beragam produk hukum lain yang justru makin mengancam keberlangsungan hidup Masyarakat Adat. "Karena itu, dalam momentum Rakernas AMAN VII ini, Masyarakat Adat akan memperkuat resiliensi, meneguhkan gerakan politik Masyarakat Adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat,” kata Rukka.

Pilihan Editor: Jokowi Ajak Prabowo Ikut Istigasah Bersama di Tabalong

Berita terkait

Penataan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi Siap Dilakukan

3 hari lalu

Penataan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi Siap Dilakukan

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid minta pembangunan fisik Kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi dilakukan dengan standar yang baik.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

9 hari lalu

Hari Bumi 22 April, Ford Foundation Ingatkan Soal Keadilan Tata Kelola Tanah Adat

Ford Foundation menilai Hari Bumi bisa menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya peran komunitas adat untuk alam.

Baca Selengkapnya

Pegadaian Kembali Buka Relawan Bakti BUMN Batch V

12 hari lalu

Pegadaian Kembali Buka Relawan Bakti BUMN Batch V

Pegadaian bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai Kementerian BUMN dan BUMN grup untuk menjadi relawan pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Relawan Bakti BUMN Batch V.

Baca Selengkapnya

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

34 hari lalu

Ketua Adat Sorbatua Siallagan Ditangkap Polda Sumut Atas Laporan Toba Pulp Lestari

Sorbatua Siallagan gencar melawan upaya pencaplokan Toba Pulp Lestari. Ia dilaporkan karena menduduki kawasan hutan di area konsesi PT TPL.

Baca Selengkapnya

2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

35 hari lalu

2 Ketua Adat Ini Ditangkap Polisi karena Mempertahankan Lahan

Ketua adat Dolok Parmonangan Sorbatua Siallagan berurusan dengan polisi, karena mempertahankan tanah warisan leluhurnya

Baca Selengkapnya

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

36 hari lalu

Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

38 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

39 hari lalu

Terkini: Jokowi akan Resmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Pasca Kena Gempa 2018, Polemik Pembangunan IKN Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Dalam waktu dekat Presiden Jokowi bakal meresmikan Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu, setelah direkonstrasi usai terdampak Gempa Palu pada 2018.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

43 hari lalu

Reaksi DPR hingga Amnesty International Soal Rencana Penggusuran Warga Pemaluan demi IKN

Anggota DPR mengingatkan jangan sampai IKN membuat warga setempat jadi seperti masyarakat adat di negara lain yang terpinggirkan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

43 hari lalu

Masyarakat Adat di IKN Nusantara Terimpit Rencana Penggusuran dan Dampak Krisis Iklim, Begini Sebaran Wilayah Mereka

AMAN mengidentifikasi belasan masyarakat adat di IKN Nusantara dan sekitarnya. Mereka terancam rencana investasi proyek IKN dan dampak krisis iklim.

Baca Selengkapnya