TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani mengatakan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi dan Ma’ruf Amin terlalu prematur dilontarkan. Musababnya, kata dia, Jokowi-Ma’ruf belum menyelesaikan periode pemerintahannya.

“Penilaian AHY terhadap sejumlah program Jokowi-Ma’ruf dalam pidato politiknya adalah penilaian yang prematur,” kata Arsul saat dihubungi, Kamis, 16 Maret 2023.

Menurut Arsul, penilaian terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf seyogyanya dilakukan saat masa bakti sudah selesai, atau setidaknya pasca tenggat waktu suatu program terlewati tanpa hasil yang kentara. Arsul mengatakan penilaian akan lebih pas dilakukan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Budiono karena masa baktinya sudah tuntas.

Ia mencontohkan penilaian terhadap kebijakan maupun program pemerintahan SBY ihwal pusat olahraga terpadu atau yang kerap dikenal sebagai proyek Hambalang. Adapun megaproyek senilai triliunan rupiah ini berujung pada munculnya kasus korupsi oleh sejumlah elite saat itu, mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng hingga Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Selain itu, Arsul mencontohkan penilaian program stabilisasi sektor keuangan atau perbankan terhadap Bank Century. Adapun program ini berujung pada kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Arsul mengatakan kedua program itu merupakan contoh pilihan kebijakan yang gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaannya. Bahkan, kata dia, proses hukumnya belum selesai sampai sekarang.

“Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak,” kata dia.

Oleh sebab itu, Arsul menilai pernyataan AHY yang mengatakan program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf grasah-grusuh lebih tepat dilontarkan kepada pemerintahan SBY dalam proyek Hambalang dan Bank Century.

Di sisi lain, dia mengatakan kebijakan deforestasi era SBY selama 10 tahun menghasilkan pelepasan kawasan hutan yang jumlah luasannya sangat besar. “Itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita,” ujarnya.

Sebelumnya, AHY mengkritik sejumlah kebijakan dan aturan yang dibuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi, di antaranya yaitu program lumbung pangan alias food estate hingga Perpu Cipta Kerja. Putra mantan Presiden SBY ini menyebut keduanya sebagai kebijakan terburu-buru tanpa perencanaan matang.

"Apa kabar program food estate?" kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023.

Program food estate dikerjakan Jokowi di sejumlah daerah di Tanah Air, untuk berbagai komoditas. Salah satu yang banyak dilibatkan dalam program ini adalah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pemerintah, kata AHY, mengalokasikan triliunan rupiah untuk kawasan pangan berskala luas seperti program food estate ini. Padahal, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan food estate yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja.

Padahal, AHY menyebut kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan tradisi masyarakat. Konsep ini, kata AHY, sesuai dengan mazhab pertanian Demokrat

“Sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," kata AHY.

Selain program food estate, AHY juga mengkritik UU Cipta Kerja yang dibuat Jokowi dan disetujui mayoritas fraksi di DPR. Demokrat, kata AHY, sejak awal menolak UU. Bukan hanya karena Demokrat mendengar jeritan kaum buruh, tapi juga karena pembuatan aturan ini grasa-grusu.

Angka pengangguran bukannya turun, kata AHY, malah semakin tinggi. Sehingga tak heran Mahkamah Konstitusi atau MK kemudian memutuskan beleid ini inkonstitusional. Tapi bukannya melibatkan publik untuk memperbaiki UU ini, Jokowi malah meresponsnya dengan mengeluarkan Peru Cipta Kerja.

Bagi AHY, praktik legislasi yang ditunjukkan Jokowi ini menunjukkan lemahnya good governance alias tata kelola pemerintahan yang baik. "Ini memicu ketidakpastian hukum," ujar calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2017 ini.

IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO