Yusril Mengatakan Jokowi Ingin Koalisi 2019 Dipertahankan

Senin, 13 Maret 2023 20:44 WIB

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra bersua dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin, 13 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyambangi Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menemui Pelaksana tugas Muhamad Mardiono, Senin, 13 Maret 2023. Yusril mengatakan pertemuan membahas sejumlah isu ihwal perpolitikan nasional, termasuk koalisi.

Menurut Yusril, Mardiono menyampaikan kepadanya bahwa Presiden Joko Widodo ingin agar koalisi pemerintahan tetap dipertahankan. Adapun koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019 lalu bernama Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Kalau keinginan Pak Presiden tadi disampaikan Pak Mardiono, supaya mempertahankan koalisi ini,” kata Yusril di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat.

Jika KIK dipertahankan, kata Yusril, maka ada dua anggota baru. Mereka adalah Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), mengingat dua partai ini baru bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi pasca Pemilu 2019.

Sementara PBB, kata Yusril, sejak 2019 telah menjadi bagian dari koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf. "Kalau koalisi ini dipertahankan, peserta barunya ada Gerindra dan PAN. Kalau PBB sudah ikut masuk dari 2019 lalu,” kata dia.

Yusril menuturkan peta koalisi menjelang Pemilu 2024 masih cair hingga saat ini. Di sisi lain, dia mengatakan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum mengumumkan calon presiden dan calon wakil presidennya membuat nihilnya koalisi yang mengumumkan pasangan calon untuk Pemilihan Presiden 2024.

Kendati demikian, ia menyebut sudah ada sejumlah sosok bakal capres yang muncul, seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, hingga Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. "Masih terbuka kesempatan itu. Di PDIP sendiri juga belum memutuskan, apakah akan mendukung Pak Ganjar, apakah mendukung Mbak Puan, atau bagaimana. Hari ini juga belum ada keputusan,” kata mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan itu.

Yusril berharap diskusi ihwal peluang kerja sama hingga sosok pemimpin yang cocok bagi masa depan tetap bisa didiskusikan bersama PPP. “Mudah-mudahan tercapai kesamaan persepsi kita dalam menghadapi Pemilu yang akan datang, khususnya antara PBB dengan PPP yang dari dulu sudah seperti saudara,” kata Yusril.

Adapun Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan pertemuannya dengan Yusril membahas sejumlah isu mengenai perpolitikan nasional. Salah satunya, kata dia, ihwal gelaran Pemilihan Umum 2024 dan koalisi.

Mardiono berujar partainya masih membuka pintu bagi partai lain yang ingin bergabung dengan koalisinya. Adapun PPP bersama PAN dan Partai Golkar bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu. "Ketua Umum Golkar sering mengatakan KIB plus plus, ini kita masih terbuka, masih menunggu,” kata Mardiono.

Selain itu, Mardiono berujar bahwa dia dan Yusril bersepakat bahwa salah satu tugas parpol adalah untuk menggodok para tokoh bangsa menjadi pemimpin. “Untuk kita persembahkan kepada rakyat Indonesia dan dipilih di Pemilu yang akan datang. Garis besarnya itu,” kata Mardiono.

Pilihan Editor: PPP dan PBB Bahas Capres-Cawapres, Yusril: Sosoknya Menunggu PDIP Putuskan Sikap

Berita terkait

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

1 hari lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

2 hari lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

2 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

3 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

3 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

4 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

4 hari lalu

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

PKB Jakarta sedang menyiapkan infrastruktur partai untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

4 hari lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

5 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya