TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra akan bersua dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, pukul 14.00 WIB hari ini. Yusril mengatakan pertemuan ini membahas sejumlah hal, di antaranya ihwal koalisi dan eksistensi partai Islam.

“Bahas koalisi dan bagaimana caranya mempertahankan eksistensi partai Islam, agar jangan lenyap ditelan zaman,” kata Yusril saat dihubungi, Senin, 13 Maret 2023.

Yusril menjelaskan, kekuatan partai politik Islam makin terkikis oleh pragmatisme dan politik uang. Padahal, kata dia, dua kekuatan politik besar yakni Islam dan nasionalisme harus tetap ada.

“Nggak ada konglomerat yang mau mendukung kekuatan politik Islam. Semua tergantung pada umat Islam sendiri,” kata dia.

PPP saati ini telah menjalin kerja sama dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Koalisi Indonesia Bersatu. Sementara PBB tengah sibuk menjajaki komunikasi dengan partai lain, seperti PPP dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mardiono akui akan bahas soal peluang berkoalisi dengan PBB

Sebelumnya, Plt PPP Muhammad Mardiono mengatakan persamuhan dengan PBB bakal membahas perpolitikan nasional, termasuk ihwal peluang berkoalisi pada 2024.

“Ya, tentu peluang-peluang (koalisi). Membahas soal perpolitikan nasional kita,” kata Mardiono saat dihubungi, Selasa, 7 Maret 2023.

Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan pertemuan dengan PPP bagian dari silaturahmi politik. Selain itu, dia mengatakan kedua partai akan berkoordinasi ihwal Pemilihan Umum 2024.

“Rencana silaturahmi politik dan koordinasi soal bagaimana Pemilu 2024,” kata Afriansyah, Selasa, 7 Maret 2023.

Afriansyah irit bicara kala ditanya ihwal peluang berkoalisi dengan PPP dan bergabung ke KIB. Dia hanya menyebutkan bahwa PBB dan PPP sama-sama partai Islam yang punya kesamaan cara pandang.

“Sebagai parpol yang berbasis Islam, tentu PBB dan PPP punya persamaan pandangan. Itu dulu,” kata dia.

Selain dengan PBB, PPP sebelumnya telah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai di luar Koalisi Indonesia Bersatu. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pun membuka peluang kedua partai menjalin kerjasama untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2024. Hal itu memicu isu keretakan dalam Koalisi Indonesia Bersatu, namun Partai Golkar dan PAN membantahnya.

Yusril Ihza Mahendra sendiri memiliki kedekatan dengan PDIP. Dia merupakan Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati Soekarnoputri yang merupakan ketua umum partai berlogo banteng moncong putih itu.