TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani memanfaatkan momentum mencuatnya kasus Rafael Alun Tri Sambodo untuk bersih-bersih Kementerian Keuangan. Politikus PDIP itu memberikan sejumlah masukan kepada Sri Mulyani.

“Momentun ini bisa jadi kesempatan emas bagi Sri Mulyani untuk berbenah membersihkan Kementerian Keuangan,” kata Said Abdullah melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 8 Maret 2023.

Said berkata mengapresiasi langkah Sri Mulyani yang mengambil langkah hukum dalam kasus Rafael Alun. Langkah hukum itu, kata dia, adalah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengusut kasus harta jumbo Rafael. “Tanpa upaya Sri Mulyani tidak mungkin hal ini terkuat dan ditindaklanjuti,” kata dia.

Kasus Rafael bermula dari penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora. Dari kasus ini, harta kekayaan milik Rafael sekeluarga disorot karena dianggap tidak sesuai dengan profil Rafael selaku pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak. Di LHKPN, Rafael tercatat memiliki harta Rp 56 miliar.

Selain harta kekayaayaan yang janggal, PPATK juga menemukan transaksi janggal yang diduga dilakukan oleh Rafael. PPATK menemukan transaksi senilai Rp 500 miliar dalam kurun waktu 2019-2023 yang diduga dilakukan oleh Rafael sekeluarga. Komisi Pemberantasan Korupsi kini tengah menyelidiki harta kekayaan itu. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan Rafael untuk mendapatkan harta kekayaannya.

Menurut Said Abdullah, ada sejumlah upaya lain yang mesti dilakukan Sri Mulyani agar kasus ini tidak terulang. Menurut dia, Sri perlu mengaktifkan whistle blowing system di Kemenkeu. Whistle blowing system adalah saluran yang disediakan bagi orang-orang untuk mengadu dugaan kejahatan yang dilakukan. Said mengatakan apabila sistem ini sudah ada, maka Sri Mulyani perlu memperbaiki sistem tersebut agar berjalan lebih efektif. “Langkah ini akan membuat insan pajak memikir ulang untuk tergoda berbuat fraud atau curang,” kata dia.

Said berkata Kemenkeu juga perlu membuka partisipasi publik untuk mengawasi para pegawai Kemenkeu, termasuk Ditjen Pajak. Menurut dia, Sri perlu mengajak tokoh profesional untuk memperbaiki sistem di kementeriannya. Dia mengatakan pelibatan unsur masyarakat itu bisa memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

Selai itu, Said menilai Sri Mulyani perlu memperbaiki sistem pencegahan tindak pidana korupsi di Kemenku. Dia mengatakan KPK, kepolisian dan kejaksaan perlu dilibatkan untuk menjalankan sistem pencegaha ntersebut. “Bukankah Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan ketentuan tentang aksi strategi nasional pencegahan korupsi di setiap kementerian dan lembaga,” kata dia.

Pilihan Editor: Mantan PM Inggris Tony Blair Bungkam Usai Bertemu Jokowi di Istana