Penundaan Pemilu 2024 Bisa Buat Jokowi 3 Periode? Ini Mereka yang Pernah Menyuarakan

Sabtu, 4 Maret 2023 14:36 WIB

Mahasiswa membawa poster berisi sindiran masa jabatan presiden tiga periode dalam aksi gabungan mahasiswa, di Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 April 2022. Mahasiswa menuntut penolakan 3 periode jabatan presiden Jokowi dan tolak penundaan pemilu. TEMPO/ Faisal Ramadhan

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode tak kunjung surut. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengetok palu yang berarti penundaan Pemilu 2024, mengindikasikan Jokowi kudu menjabat hingga 2025. Majelis Hakim tersebut meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda Pemilu selama dua tahun empat bulan.

Keputusan itu buntut laporan Partai Prima yang merasa dirugikan karena tak lolos sebagai partai peserta Pemilu 2024. PN Jakarta Pusat menyatakan KPU telah melakukan tindakan melawan hukum. Sebab itu, lembaga yang berwenang terhadap pemilihan eksekutif dan yudikatif itu diminta tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024.

“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023.

Berikut sejumlah deretan wacana Jokowi 3 periode yang pernah digaungkan sejumlah pihak:

1. Guru asal Dumai Herifuddin Daulay

Advertising
Advertising

Pertengahan Desember 2022 lalu, Seorang guru di Dumai, Riau, Herifuddin Daulay, membangkitkan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengajukan gugatan uji materiil terhadap aturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Gugatan ditujukan kepada Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum alias UU Pemilu.

Menurut Herifuddin, kedua pasal UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Dalam alasan permohonan, Herifuddin menilai telah ada kesalahan dalam teks Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 2 periode. Padahal, Pasal 7 inilah yang diturunkan menjadi UU Pemilu.

“Pemohon berkesimpulan bahwa lebih besar mudharat ketimbang manfaat dari adanya aturan pembatasan jabatan presiden,” demikian bunyi salah satu poin alasan Herifuddin dalam perkara nomor 4/PUUXXI/2023 ini.

2. Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya

Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia atau APDESI Surta Wijaya juga pernah menyerukan dukungan Presiden Jokowi 3 periode. Seruan itu dikumandangkan olehnya saat aksi di Istora Senayan pada Selasa 29 Maret 2022 lalu. Pihaknya menilai Jokowi harus didukung menjabat tiga periode lantaran kepala desa merasa terbantu dengan pemerintahan Jokowi. Antara lain, kata dia, Jokowi telah mengabulkan tuntutan para kepala desa yakni mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali.

Setelah membuat pernyataan mendukung Jokowi 3 periode, Surta mendapat berbagai kecaman. Salah satunya dari Ketua Umum DPP APDESI, Arifin Abdul Majid. Menurutnya setelah pertemuan di Istora Senayan timbul gejolak di internal. Arifin mengatakan pihaknya tidak pernah menyatakan dukungan tiga periode untuk presiden dan meluruskan bahwa Apdesi yang sah berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM adalah yang di bawah dirinya.

3. Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang atau juga pernah mengembuskan isu Jokowi tiga periode. Hal itu terungkap saat Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor berpidato membuka Rapat Koordinasi Nasional partai itu di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu, 11 Januari 2023. “Yang paling cocok memimpin kita saat ini hanya Bapak Joko Widodo. Selebihnya belum ada, karena kami belum putuskan siapa,” ungkap Afriansyah

Menurutnya, bila undang-undang bisa secara konstitusional melanggengkan kekuasaan Jokowi, PBB pasti akan memilih kembali sang presiden. “Karena apa? Semua calon presiden yang disebutkan ini omdo (omong doang),” kata Afriansyah. Mendengar pidato tersebut, Presiden Jokowi yang hadir dalam acara tersebut terlihat hanya tertawa dan menggelengkan kepala.

4. Ketua MPR Bambang Soesatyo

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo juga telah mencuatkan isu Jokowi tiga periode. Wacana itu muncul setelah terbitnya hasil survei yang menyebut kepuasan publik atas kinerja presiden masih tinggi. Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah.

Politikus Partai Golkar itu kemudian mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat. Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu Jokowi tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.

“Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini,” kata Bamsoet.

5. Relawan Jokowi

Teriakan Jokowi 3 periode menggema di acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2022. Presiden Jokowi pun menanggapi teriakan dari para relawan yang hadir itu. “Jokowi tiga periode, tiga periode,” teriak relawan saat Jokowi menyapa dari atas panggung. Teriakan tersebut disambut Jokowi dengan tawa.

Dari pantauan Tempo, Jokowi tersenyum dan membentuk angka tiga dengan jarinya merespon teriakan para relawan tersebut. Selain itu, para relawan yang hadir tampak mengenakan baju dengan tulisan 2024 ikut Jokowi. Spanduk kecil yang menyatakan relawan bakal patuh terhadap Jokowi pada Pilpres 2024 juga dibawa oleh relawan.

6. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Melansir Antara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia juga pernah mengusulkan Jokowi 3 periode dan menunda Pemilu 2024. Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia pada Senin, 10 Januari 2022 menyebut para pelaku usaha di Indonesia ingin agar Pemilu 2024 diundur. Pasalnya, situasi dunia usaha mulai kembali bangkit setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19 dalam dua tahun terakhir.

Pilihan Editor: Wacana Jokowi 3 Periode, Begini Sikap Jokowi dari Waktu ke Waktu: Menampar Muka Saya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

1 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

4 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

14 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

14 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

16 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

19 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

20 jam lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

20 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

23 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

23 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya