INFO NASIONAL – South East Asia Parliamentary Against Corruption (SEAPAC) berkolaborasi dengan BKSAP DPR RI menyelenggaraan SEAPAC Conference and General Assembly di Jakarta pada 27-28 Februari 2023. Acara ini dihadiri oleh para anggota Parlemen dari Indonesia dan 7 negara ASEAN, akademisi, dan penggiat anti korupsi.

SEAPAC merupakan organisasi yang memayungi anggota-anggotan parlemen di Asia Tenggara dalam bidang anti korupsi. Dalam perhelatan 2 tahunan ini, SEAPAC mengusung tema Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia.

Mengusung tema keuangan politik, Fadli Zon, sebagai Ketua SEAPAC mengatakan, “uang memiliki pengaruh untuk mengkorupsi proses politik dan keuangan politik yang tidak transparan mengancam demokrasi di seluruh dunia. Tanpa adanya sistem yang baik, peraturan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang kuat dalam keuangan poltik, maka fungsi dari demokrasi dan pembanguanan ekonomi jangka panjang akan sangat terhambat”.

Tema keuangan politik dan juga korupsi hijau dianggap sangat relevan dengan kondisi saat ini. Akar dari permasalahan korupsi di banyak negara adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan politik, termasuk di dalamnya ada pendanaan kepada partai politik, dana kampanye, dan juga donasi dari pihak ketiga.

Peran parlemen dalam mengingkatkan regulasi dan pengawasan untuk keuangan politik yang lebih transparan dan bebas korupsi dianggap penting. Fadli Zon berharap, melalui pertemuan internasional ini dapat menghasilkan diskusi yang bermanfaat dan juga pengembangan peraturan dan mekanisme untuk memperkuat sistem legislasi anti korupsi.

Menurutnya, merupakan tanggung jawab parlemen dalam menyusun dan mengadaptasi regulasi terkait transparansi pembiayaan politik dan juga perlunya pembaruan peraturan agar dapat menjawab tantangan-tantangan politik di masa kini dan mendatang.

Konferensi menghadirkan narasumber dari berbagai sektor. Panelis berasal dari berbagai perguruan tinggi di dunia dan juga lembaga negara yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang politik, keuangan, dan audit keuangan negara.