Kasus Tanah Pulogebang Jakarta, KPK Panggil Anggota DPRD Judistira Hermawan

Reporter

M Rosseno Aji

Jumat, 24 Februari 2023 18:04 WIB

Penyidik KPK memasuki mobil usai melakukan pengeledahan kantor DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa 17 Januari 2023. KPK mengeledah kantor DPRD DKI Jakarta terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil anggota DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan di kasus korupsi pengadaan tanah Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi. "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat, 24 Februari 2022.

Ali berujar pemeriksaan akan dilakukan di Gedung Merag Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Ali belum menjelaskan materi pemeriksaan untuk Judistira.

KPK menyidik kasus korupsi tersebut sejak Januari 2023. KPK mengaku menemukan bukti permulaan yang cukup di untuk menaikkan status penanganan perkara korupsi tanah Pulo Gebang ke tingkat penyidikan.

Kasus ini diduga merugikan negara hingga miliaran Rupiah. Kendati demikian, KPK belum mengumumkan siapa tersangkanya.

KPK Pernah Geledah DPRD DKI

Kasus ini turut menyeret pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta yang masih aktif. KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta pada pertengahan Januari 2023. Total ada enam ruangan yang digeledah, yakni ruang kerja pimpinan dewan di lantai 10, ruang kerja di lantai 8, lantai 3 dan lantai 2 Kantor DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya, KPK memeriksa 3 mantan anggota DPRD DKI Jakarta di kasus korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu, 22 Februari 2023. Dari ketiga mantan legislator itu, penyidik menelusuri aliran duit dalam proyek tersebut.

“Didalami terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang ke berbagai pihak dalam pengadaan lahan di Pulogebang tersebut,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Kamis, 23 Februari 2023.

Tiga mantan anggota DPRD yang diperiksa ialah Ruslan Amsyari, James Arifin Sianipar dan Ichwan Jayadi. Mereka adalah legislator DKI Jakarta periode 2014-2019. Selain mengenai aliran dana, Ali mengatakan penyidik juga mencecar mereka mengenai pengusulan besaran anggaran di DPRD untuk Perumda Sarana Jaya, BUMD yang mengurusi pengadaan tanah.

Advertising
Advertising

Baca Juga: KPK Panggil 3 Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 dalam Kasus Tanah Pulogebang

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

17 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

18 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

20 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya