TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Dedy Ramanta membantah bila calon presiden yang mereka usung, Anies Baswedan, akan menjegal program pemerintah. Salah satunya proyek Ibu Kota Negara atau IKN yang digagas Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya kira tudingan macam-macam terhadap Anies itu tidak benar. Makanya, perlu diluruskan," kata Dedy dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 18 Februari 2023.

Pernyataan ini disampaikan Dedy untuk menegaskan pernyataan Anies dalam wawancara di sebuah stasiun televisi. Saat itu, Anies menjawab pertanyaan soal bagaimana nasib IKN jika dia terpilih menjadi presiden.

"Itu undang-undang, siapa pun yang bertugas harus melaksanakan undang-undang. Kalau seseorang yang memiliki kewenangan negara, dia harus bekerja sesuai undang-undang," ujar Anies.

Menurut Dedy, siapapun presiden yang akan datang, termasuk Anies Baswedan pasti terikat pada undang-undang dan konstitusi yang telah diputuskan. IKN salah satunya, yang sudah ditetapkan lewat UU IKN oleh Jokowi sejak 15 Februari 2022.

"Kebijakan yang lahir dari undang-undang harus dijalankan, misalnya Undang-undang soal IKN memang harus dijalankan," kata Dedy.

Bahkan, ujar Dedy, semua hal yang menyangkut kebijakan hukum terkait dengan UU harus dilaksanakan karena itu merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah.

"Artinya, kalau kemudian presiden hasil Pemilu 2024 tidak menjalankan undang-undang bisa dipermasalahkan," ujarnya.

Anies disebut teruskan program Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta

Di sisi lain, Dedy menyebut dalam rekam jejaknya, Anies tidaklah berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, menurut Dedy, Anies menjalankan program pemerintah dan melanjutkan program gubernur-gubernur sebelumnya yang salah satunya adalah Jokowi.

"Jadi, jangan kemudian seolah-olah sejak menjadi gubernur, Anies berlawanan dengan pemerintah, kan tidak," ujar Dedy.

Ia menyebut gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, sehingga tidak mungkin berlawanan. Selain itu, Dedy menyebut banyak program pemerintah pusat dilanjutkan dan dituntaskan oleh Anies, diantaranya program LRT, MRT dan normalisasi sungai.

Anies Baswedan memang kerap diserang sebagai sosok yang berlawanan dari Jokowi. Hal itu sempat dinyatakan oleh sejumlah politikus PDIP. Partai berlambang banteng itu pun sempat mendesak presiden untuk mendepak NasDem dari Kabinet Indonesia Maju karena mengusung Anies.