KPU Sebut 60 persen Pemilih Indonesia di Pemilu 2024 Didominasi Kelompok Muda

Reporter

Tika Ayu

Editor

Febriyan

Jumat, 17 Februari 2023 22:15 WIB

Komisioner KPU August Mellaz didampingi Betty Epsilon Idroos, Idham Kholik dan Mochamad Afifuddin memberikan konferensi pers terkait hasil Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan komposisi pemilih dalam Pemilu 2024 akan didominasi oleh kelompok usia muda. Jumlah kelompok ini disebut mencapai 60 persen dari total pemilik suara sah.

"Berdasarkan data DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) dari pemerintah proporsi pemilih 2024 yang 14 februari nanti mencapai usia 17-39 tahun itu 55 sampai 60 persen,"ucapnya saat menjadi narasumber acara KPU “Sumbang Suara Kaum Muda dalam Peran Menciptakan Pemilu 2024 Damai yang Bermartabat dan Deklarasi “Zillenial Dukung Pemilu Damai, Indonesia Bangkit Berdaya”, Jumat, 17 Februari 2023.

August menyampaikan data pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di atas secara teoretis berasal dari Gen Z dan Milenial. Melihat komposisi pemilih yang ada saat ini, kata August, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus menangkap momentum ini dengan baik.

Pasalnya, kelompok pemilih yang tumbuh dan hidup di Indonesia ini secara genetika berbeda. Bahkan, juga kata August, partai politik juga perlu melihat paradigma pemilih ini.

"Mereka ramah dengan pemanfaatan teknologi informasi, mereka termasuk individu-individu bukan hanya ramah, tapi sumber informasi yang bisa didapatkan dengan cepat," ucapnya.

Anak muda dinilai lebih kebal terhadap politik identitas

Advertising
Advertising

August menilai KPU tak terlalu khawatir para anak muda tersebut akan terjangkit politik identitas. Pasalnya, menurut dia anak muda memiliki mekanisme sendiri untuk menangkal hal itu.

"Karena pada dasarnya justru anak muda yang ada di Indonesia itu sudah dalam kehidupannya bersosial, berkomunitas, itu biasanya memang berinteraksi dengan punya preferensi yg berbeda-beda," katanya

Yang membuat August khawatir adalah penyebaran hoaks politik identitas melalui media sosial dan pemanfaatan teknologi lainnya.

"Kita punya kekhawatiran mungkin harus antisipasi politik identitas efek dari pemanfaatan teknologi, hoaks segala macem ya. Itu satu hal kita harus antisipasi," ucapnya.

Para pemilih dianjurkan memiliki cara memilah dan memfilter informasi

Dia menilai, para pemilih muda harus memiliki cara untuk memilah dan memfilter informasi yang beredar. Menurut August, lembaga survei yang kredibel menyebutkan anak muda punya cara sendiri untuk memilih informasi, setidaknya ada tiga untuk memilah dan memilih kata August.

"Pertama apakah informasi itu sah atau tidak kalau diproduksi oleh lembaga yg otoritatif misalnya KPU, resmi," kata dia.

Tak hanya itu, para anak muda juga dinilai akan mengonfirmasi dengan selektif media apa yang menyebarkan informasi itu.

"Apakah informasi tersebut dikonsumsi oleh media mainstream. Tetap mereka punya komunitas-komunitas kecil misalnya di sekolah atau melalui medsos mereka itu layak nggak dikonsumsi," ucapnya

Yang terakhir, kata August Mellaz, filtrasi informasi itu bisa dilakukan dari lapisan terkecil yakni keluarga, orang tua dengan berdiskusi saat makan malam bersama.

"Itu yang selain apakah informasi itu sah karena dari lembaga resmi, dan menjadi tren karena dikonsumsi media resmi," kata dia.

Berita terkait

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

1 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

1 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

1 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

1 hari lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya